SUMENEP, (Transmadura.com) – Panitia penyelenggara rekrutmen calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilu 2024 tingkat Desa KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dikeluhkan.
Pasalnya, para peserta merasa dirugikan oleh penyelengara rekrutmen khususnya wilayah kepulauan.
“Untuk kesekian kalinya lagi lagi masyarakat dirugikan, apa ini memang sengaja menunjukkan kepada publik tentang ketidak mampuan?,” Kata Miftahol Arifin salah satu tokoh masyarakat pulau Sapudi.
Menurutnya, pihak penyelenggara seleksi calon PPS harusnya memanfaatkan sistem kemajuan teknologi memakai ujian melalui media online.
“Apakah tidak bisa penyelenggara menurunkan tim penguji ke masing-masing pulau,” ungkapnya dengan nada sendu.
Sehingga, sejumlah pendaftar yang dari kepulauan sebanyak 128 orang pendaftar, 74 orang harus siap akan tereliminasi harus angkat koper dengan gigit jari, merasakan kerugian.
“Coba bayangkan pendaftar 128 orang, sedangkan jatah penerimaan 54 orang, 74 orang yang jelas kalau dihitung dari segi kerugian materi yang mereka keluarkan untuk biaya transportasi, penginapan, makan dan lain lain. kisaran 1 juta per orang,” ujarnya.
Pihaknya belum bicara peserta dari pulau lain dengan jarak tempuh lebih jauh dari pulau sapudi. “Yang jelas biaya yang mereka keluarkan lebih besar, padahal sukses tidaknya pemilu ada ditangan mereka,” jelasnya.
Mirisnya, kata dia ada sebagian peserta yang akan mengikuti ujian tertidur di emperan masjid, sebab tidak kebagian kamar hotel. “Kalau melihat penderitaannya sangat terasa, hanya ingin berjuang masuk dalam seleksi,” keluhnya.
Sehingga, pihaknya meminta kedepan pihak penyelenggara, yakni KPU bisa mempertimbangkan dan meminimalisir biaya para peserta dengan memanfaatkan teknologi membuat aplikasi.
“Sebenarnya KPU RI kemarin sudah meluncurkan sistem siakba sebagai proses pendaftaran PPK yang merupakan terobosan baru , bahwa yang ingin jadi PKK dan PPS pada Pemilu 2024 bisa mendaftar secara online, semoga kedepannya muncul digitalisasi tes tulis pembentukan badan Adhoc yang lebih berkemajuan dengan melakukan tes tulis di masing-masing kecamatan,” tutupnya.
Sementara, Komisioner KPU Kabupaten Sumenep, Rafiqi Tanziel belum bisa dikonfirmasi, dihubungi melalui sambungan telepon selulernya tidak merespon.
(Asm/red)
