SUMENEP, (TransMadura.com) – Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa lepas dari ormas keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Tokoh dari dua organisasi itu terlibat langsung dalam rapat Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Di antaranya KH Wahid Hasyim dari NU, dan tokoh Muhammadiyah, seperti Ki Bagus Hadi Kusumo, Margono Jaya Hadi Kusumo, kemudian Abdurrahman Baswedan.
“Mereka adalah representasi dari ormas keagamaan dan kemasyarakatan dalam pendirian NKRI,” kata Darul Hasyim Faht, Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Saat memberikan materi wawasan kebangsaan pada acara sosialisasi yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) setempat, Kamis (16/9/2021).
Menurut Politisi PDI Perjuangan ini,
bahwa tokoh ormas keagamaan itu telah menisbatkan dirinya untuk menjadi bagian dari republik dalam menunaikan cita-citanya.
“Cita-cita pendirian republik ini, adalah melindungi segenap warga dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan dan menyejahterakan kehidupan bangsa,” ungkapnya dihadapan para peserta.
Sehingga, lanjut pria asal Pulau Masalembu ini, keikut sertaan dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan keadilan sosial dan perdamaian abadi bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Itulah janji republik yang disepakati oleh seluruh pendiri yang saat itu bersidang,” ujarnya.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumenep itu mengungkapkan, bahwa menjaga keutuhan NKRI menjadi tanggung jawab seluruh anak bangsa.
Untuk menjaga dan mempererat kebhinekaan tidak serta merta selesai dengan baris-berbaris pada momentum 17 Agustus atau dengan ritual-ritual kebangsaan yang lain. Seremoni itu hanyalah ekspresi kebahagiaan bangsa yang merdeka.
“Tapi yang sesungguhnya diperlukan bagi kita adalah memastikan kain tenun bernama republik ini tidak robek oleh perilaku-perilaku yang membuat kita memahami ada idelogi-ideologi yang masih ingin mendirikan negara di dalam sebuah negara. Jangan sampai tenunan kebangsaan kita ini dirobek oleh janji palsu yang belum tentu benar keberadaannya,” tegas Wakabid Kaderisasi dan Ideologi DPC PDI Perjuangan Sumenep itu.
Darul menjelaskan, NU sebagai ormas keagamaan terbesar dengan jutaan jamaah, menjadi bagian pemilik saham republik ini. NU menjadi penjaga utama atas keutuhan negara bangsa bernama Indonesia dengan pandangan hidup Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
“Saya percaya kalau sudah menjadi satu antara kaum nasionalis dan kaum nahdliyin, siapa lagi yang bisa menjadi lawan dan tandingannya? Tidak ada lagi.
“Siapa lagi yang akan menjadi pengganggu republik ini, kalau Nahdlatul Ulama menjadi satu dengan PDI Perjuangan? Tidak ada lagi,” ucapnya.
Sebab, NU adalah rumah besar bagi kaum ahlussunah wal jamaah, sebab PDI Perjuangan adalah rumah besar bagi kaum nasionalis.
(*)
