SUMENEP, (TransMadura.com) –
Anggaran Dinas PU Bina Marga, Kabupaten Sumenep, tahun 2021 mengalami penurunan cukup drastis. Pasalnya, tahun 2021 ini, hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 57 miliar, hingga mendekati 50 persen.
Sementara tahun 2020, anggaran Dinas PU Bina Marga mendapatkan anggaran sebesar Rp90 lebih untuk APBD murni.
“Anggaran tahun ini menurun, jika dibandingkan anggaran tahun sebelumnya,” kata Eri Susanto, Kepala Dinas PU Bina Marga, Jumat, (19/3/2021) di ruang kerjanya, tanpa menyebut faktor penurunan itu.
Anggaran sebesar Rp57 miliar itu, kata Erik, merupakan gabungan diantara dana APBD II dengan dana alokasi khusus (DAK) atau APBN.
“Rp 36 miliar itu DAK, jadi APBD tahun ini yang dari APBD hanya sekitar Rp21 miliar. Itupun sekian miliar (dari Rp21 miliar) adalah Pokir (pokok-pokok pikiran rakyat),” jelas dia.
Pokir merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat setiap daerah pemilihan (dapil). Nantinya, aspirasi itu kemudian akan ditindaklajuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD nantinya akan direalisasikan dalam bentuk program.
Lebih lanjut pria yang akrab disapa Erik mengatakan, anggaran tersebut akan direalisasikan pada peningkatan atau pemeliharaan jalan, baik yang ada di daerah daratan dan juga kepulauan.
Saat ini kata dia sudah memasuki tahap lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), karena pagu anggaran setiap program diatas Rp200 juta. Apabila tender selesai, pekerjaan segera dilakukan. “Pekerjaan paling awal Mei mendatang,” ungkap Erik.
Untuk memaksimalkan hasil pekerjaan lanjut Erik, dirinya telah membentuk konsultan setiap pekerjaan yang dibiayai melalui APBD II maupun APBN. Selain itu juga ada tim khusus dari PU Bina Marga yang bakal melakukan pengawasan pekerjaan setiap waktu.
“Kami juga selalu koordinasi dengan APH (aparat penegak hukum),” tegas Erik.
(Asm/Red)
