SUMENEP, (TransMadura.com) – Meski proses sengketa lahan masih menggelinding di Mapolres Sumenep, Madura, Jawa Timur tak membuat PT EML (Energi Meneral Langgeng) Stagnan. Buktinya, perusahaan ini menggelar upacara tajak di lokasi pengeboran sumur ENC 2 di Desa Tajung, Kecamatan Saronggi ini, Minggu (9/9/2018).
Informasinya, upacara Tajak itu dilakukan untuk memulai pengeboran sumur di wilayah tersebut. Namun, dalam kegiatan tersebut timbul pertanyaan dari beberapa kalangan, acara yang tidak dihadiri pejabat penting di Kabupaten ujung Timur pulau Madura ini. Jangankan Bupati, Wabuppun dan Sekdakab tidak tampak hadir pada kegiatan itu.
Hanya, Dari Pemkab dihadiri Asisten Carto. Kabag ESDA Abd. Kahir juga tampak pada kegiatan dimaksud. Sementara dari PT EML hadir GM. “Pak Bupati, Wabup dan Sekda ada kegiatan lain. Sehingga, tidak bisa hadir di acara PT EML tersebut, ” kata Kabag Humas Setkab Sumenep Abd. Kadir.
Itu kan penting?, Abd Kadir mengiyakan soal pentingnya ekplorasi migas itu. Namun, karena berbarengan dengan kegiatan maka tidak bisa dihadiri. “Cukup padat mas. Kan sudah dihadiri pak Carto, itu sudah wakil Pemkab, ” ungkapnya.
Tak hanya itu, Forkompimda juga tampak diwakili. Kapolres diwakili Kompol Sutarno, Sementara Dandim dan Kajari tampak diwakili. Menariknya, mantan Ketua DPRD Sumenep Imam Hasyim tampak pada kegiatan itu. Ketua DPC PKB tampak juga berada di barisan depan.
Hal ini disesalkan, Anggota DPRD Sumenep Bambang Prayogi, ketidakhadiran pimpinan pemkab Sumenep. Padahal, kegiatan itu dinilai sangat penting, dan berkaitan dengan masyarakat. “Ada apa kok tidak hadir semua, bupati, wabup dan sekda, ” ucapnya.
Dia mengira ada komunikasi yang tidak tuntas antara pejabat tinggi kota Sumekar ini dengan pihak perusahaan. “Kalau ada komunikasi yang belum tuntas. Ini yang tidak baik dan perlu diselesaikan dalam waktu dekat. Agar ekplorasi hingga ekploitasi bisa nyaman dan aman, ” tuturnya.
Hanya saja, politisi PDI Perjuangan menyarankan agar tetap melakukan upaya persuasif. Apabila komunikasi yang belum klir, misalnya terkait sosialisasi tinggal membisikkan agar segera dituntaskan. “Kami harap perusahaan dan pemerintah harmonis. Dampaknya kan nanti masyarakat, ” tukasnya. (Asm/Red)
