SUMENEP, (Transmadura.com) – Sejumlah aktifis yang tergabung dalam Aliansi Bangkit Bersama (ABB) menggeruduk kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis (27/10/2022).
Mereka mempertanyakan pelayanan untuk pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang terkesan lemot. Sebab, untuk menuntaskan hingga tahap akhir proses pembayaran bisa membutuhkan waktu hingga 14 hari.
Padahal, warga hanya sekadar membayar pajak untuk menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jadi, kami ke DPPKA ini hanya untuk mempertanyakan lemotnya pelayanan BPHTB ini yang sudah sudah meresahkan masyarakat,” kata Ketua ABB Bagus Junaidi.
Bayangkan, sambung dia, masyarakat yang hendak bayar pajak harus menunggu 14 hari. Padahal, ini mau ngasih uang ke negara malah diperlambat. “Kan aneh, orang mau nyokong PAD tapi malah diperlambat. Sangat tidak elok,” ujarnya kepada media ini.
Hal yang sama diungkapkan pemerhati Sumenep Joni Tunaidi. Menurutnya, pelayanan untuk bayar BPHTB ini sangat lambat dibandingkan dengan Pamekasan. “Bisa Belajar ke Pamekasan yang hanya dua hari saja, maksimal tiga hari sudah tuntas,” katanya.
Sebenarnya, sambung dia, dalam pelayanan pajak itu tentu bisa cepat. Sebab, berkas sudah disiapkan dari notari, tinggal upload ke sistem kemudian bisa verifikasi lapangan. Sehingga, dalam waktu dua atau tiga hari bisa dituntaskan.
“Jadi tidak rumit dalam proses pelayanan, mengapa masih butuh waktu panjang. Atau jangan-jangan ada permainan,” ungkap mantan anggota DPRD Sumenep ini.
Jadi, pihaknya meminta komitmen instansi terkait untuk cepat pelayanan, sebagaimana tagline bupati yang Bismillah Melayani. “Kami tunggu satu bulan jika tetap lemot maka akan lakukan aktifitas lanjutan, semisal demonstrasi,” tuturnya.
Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah DPPKA Sumenep Urip Mardani mengaku mengapresiasi aspirasi aktifis. Pihaknya berupaya maksimal untuk mempercepat pelayanan BPHTB. “Kami akan mengupayakan satu dua atau sampai tiga hari juga,” ungkapnya.
(Red)
