DPRD Sumenep Minta Solusi Pemkab Sebab Minimnya Hasil Tangkap Nelayan

DPRD Sumenep Minta Solusi Pemkab sebab Minimnya Hasil Tangkap Nelayan

SUMENEP, (Transmadura.com) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep meminta Pemerintah ada perhatian terhadap para nelayan khususnya kepulauan. Namun juga pendongkrak Transportasi laut di kepulauan karena sebagai pendukung kebutuhan ekonomi.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep, H Masdawi, mengatakan jika pemerintah lebih mengerti
yang dibutuhkan orang orang kepulauan terkait pendorong kebutuhan ekonomi.

“Jelas kebutuhan kepulauan transportasi laut sebagai penunjang ekonomi,” katanya.

Selain itu, kata Politisi partai Demokrat saat ini dengan minimnya perolehan tangkap nelayan dengan adanya maraknya alat tangkap Gardan atau alat Apukat yang merugikan para nelayan lokal.

Sehingga itu juga menjadi solusi bagi pemerintah kabupaten bagaimana pertumbuhan ekonomi dilintas nelayan kepulauan menggeliat kembali.

Baca Juga :   Laporan Pertanggungjawaban Pemkab Sumenep APBD Tahun 2021

“ini yang harus diutamakan tidak hanya infrastruktur daratan saja. Tapi pemerintah sukses kalau masyarakatnya itu makmur,” ungkapnya.

Dirinya menyatakan, terkait maraknya jaring pukat itu, dirinya menyatakan memang DKP kabupaten Sumenep tidak punya kewenangan kelautan dan itu adalah kewenangan provinsi yang kesannya saling lempar.

Namun paling tidak, jelas Masdawi semua itu punyatanggujawab kita bersama . “kalau rumah rumah ikan dihancurkan oleh Pukat pasti akan berdampak besar, jangan sampai masyarkat berulah,” ujar Masdawi.

Sehingga, pemerintah harus mengkaji betul dengan maraknya jaring kardan, sementara pemerintah sendiri jangan menunggu permasalahan dibawah.

Padahal, menurutnya pelaku alat tangkap dengan sarkak itu bukan dari kabupaten Sumenep sendiri melainkan dari luar daerah, sehingga jangan sampai nunggu pergerakan masyarakat baru pemerintah bergerak. pemerintah sendiri harus lebih dulu bersikap dengan masalah klasik.

Baca Juga :   Pengurus Banteng Muda se-Madura Periode 2019-2024 Resmi Dilantik

“ini akan menjadi bom waktu, kalau nantinya lintas pulau ini bergerak, maka pemerintah akan kelabakan,” jelasnya.

Dirinya meminta pemerintah Sumenep untuk mengevaluasi dan turun jangan hanya melihat yang persen besar yang diusir, tapi alat tangkap Gardan atau semi pukat ini. yang jelas merusak. Padahal ini adalah PADnya nelayan yang menyumbang kepada negara.

“saya ingin melihat perhatian Pemkab terhadap nelayan terkait masalah alat tangkap yang semakin merugikan ekosistem laut,” tutupnya.

(Hen/Fero/red)