SUMENEP, (Transmadura.com) – Soal penerima batuan sosial PKH atau BLT dari pemerintah pusat maupun daerah yang dikategorikan keluarga miskin harus dilakukan verifikasi dan validasi (varvar) data.
Pasalnya, pemerintah melakukan validasi data terkait dengan orang yang datang dari merantau.
“Data keluarga miskin semua ada di BPS, sedangkan BPS modelnya adalah sensus dan sensus itupun dilakukan sesuai waktunya secara berkala,” kata Bakorwil 4 Pamekasan, Jawa Timur, Sufi Agustini kepada media ini.
Agustin mengatakan, jika berbicara sensus pelaksanaan metodenya tidak semuanya. sehingga perlu adanya Varvar (Verifikasi Validasi) data terkait dengan orang yang datang dari merantau.
“Dia memang penduduk asli Sumenep, tapi merantau dan kembali lagi, ini kan belum terdata,” ungkapnya, usai pembukaan Musrenbang kabupaten Sumenep.
Menurutnya, berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), Sumenep masih ada diposisi angka yang tinggi tingkat kemiskinan. “itu menjadi PR kita bersama,” ucapnya.
Namun, warga yang sudah masuk ke zona keluarga miskin, merasa nyaman sulit untuk keluar, sebab secara otomatis identik dengan bantuan.
Sehingga, tugas kita bagaimana bisa merubah manset seakan menjadi nyaman kalau sudah masuk zona itu.
“Harus merubah manset, ini jadi PR bersama khususnya orang Madura,” tutupnya.
Sebelumnya, kelayakan penerima bantuan PKH diduga tidak sesuai dengan kategori program yang di cangkang pemerintah sebagai keluarga miskin.
Hal itu terbongkar setelah Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep melakukan labelisasi rumah keluarga miskin penerima bantuan PKH.
Faktanya, sejumlah rumah penerima bantuan sosial PKH layaknya rumah sultan, bukan dikategorikan keluarga miskin, melainkan rumah mewah.
“Setelah kami lihat label yang dipasang, ini sudah tidak wajar sebagai penerima, tapi rumah orang kaya,” kata Ketua Aliansi Sumenep bangkit, Bagus Junaidi.
Dirinya menduga, ada ketidak beresan pendataan yang dilakukan para pendamping PKH, sebagai bertanggungjawab dilapangan. “Kami lihat yang layak menerima banyak, ini sangat tidak wajar dan pendamping ini perlu dipertanyakan,” ungkapnya.
Kepala Dinas Sosial, Sumenep, Mustangin berjanji akan melakukan konsolidasi dengan koordinator PKH dan pendamping PKH.. “”kan baru, saya masih mau melakukan konsolidasi dulu dengan teman teman dinsos dan bagian PKH,” ujar mantan Kabag LPSE.
Pihaknya akan mengambil sikap, sesuai perundang undangan yang berlaku. “Kami masih belum tau ya, tentang labelisasi ini, masih nol tidak tau, nanti konsolidasi dulu karena inj program dari kementerian,” tukas Mustangin.
(Asm/red)
