Transmadura.com, Sumenep –Sejumlah Forum Kontraktor Semenep (FKS) lakukan aksi Demo didepan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura,Jawa Timur. Senin 24/07/2017.
Pasalnya, mereka menyoal Pelaksanaan lelang sejumlah proyek di Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Pelaksanaan itu dinilai tidak objektif dan ada kesan permainan atau kongkalikong.
Hal itu terungkap dalam aksi yang digelar orasi secara bergantian terkait tidak fairnya proses lelang. Hingga adanya dugaan dominasi proyek oleh satu kontraktor.
Setelah puas melakukan orasi, mereka langsung melakukan audensi dengan wakil bupati Sumenep Achmad Fauzi dan Kabag Pembangunan Agus Dwi Syaputra.
Dalam audensi,Terjadi debat yang cukup alot antara pihak pemkab dan kontraktor berlangsung sekira 1 jam lebih yang diikuti oleh sejumlah media.
Kordinator aksi Imam Syafii menjelaskan, dalam pelaksanaan lelang diduga ada permainan. Indikasinya, hasil dari rekanan didominasi oleh satu rekanan cs.yang memang tidak asing di Kabupaten Sumenep. Padahal, banyak kontraktor di kota Sumenep. “Selain itu, pelaksanaan di waktu yang mepet. Ada yang digugurkan, ” ungkapnya.
Selain itu dia mengungkapkan, pelaksnaan tender di bawah 1 miliyar ternyata SKA. Padahal, seharusnya tidak usah. Jadi, pihaknya menduga kuat ada permainan dengan oknum di LPSE maupun dengan instansi terkait. “Jadi, kami tidak paham ini permainan tingkat tinggi. Tapi, kami menduga kuat ada kongkalikong dengan oknum, ” ucapnya.
Untuk itu, menurutnya, pihaknya meminta pihak terkait untuk membuka dokumen penawaran untuk buka secara umum. Itu agar tampak transparan dan bisa diketahui. “Bukan soal kami kalah. Tapi, soal objektif. Kalau memang tidak ada kejanggalan ya kami legowo kok, ” tuturnya.
Wakil bupati Sumenep, Achmad Fauzi, menjelaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi intern untuk memastikan tudingan kejanggalan dari para kontraktor. “Kami akan evaluasi secara menyeluruh, termasuk tudingan keterlibatan oknum dalam proses lelang, ” katanya.
Dia menjelaskan, apabila memang ada bukti keterlibatan oknum pihaknya pasti memberikan sanksi secara tegas. “Apabila memang ada bukti, pasti akan menindak tegas. Soal masalah membuka dokumen penawaran, pihaknya masih berkordinasi dengan LKPP, ” tuturnya. (Asm/hy)
