banner 728x90
Tak Berkategori  

Soal LKPJ Bupati, DPD BM PAN Menilai Pansus Jangan Hanya Memblejeti


SUMENEP, (TransMadura.com) – Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati yang terjadi perdebatan sangat alot soal data yang dilaporkan. Namun juga terkait validasi data pun dipersoalkan, termasuk beberapa data yang dinilai tidak singkron data dengan fakta dilapangan.

Hal itu DPD Barisan Muda (BM) PAN Sumenep, Madura, Jawa Timur, Hairul Anwar menilai, anggota DPRD jangan hanya waktu LKPJ saja, dan harus paham tentang anggaran yang di dok, dan jarus faham tentang akuntansi seperti apa uang itu dipergunakan.

“Anggota Dewan ketika pembahasan anggaran jangan hanya setuju saja, minimal mereka harus paham uang itu untuk apa peruntukannya dan realisasinya dampak kemasyarakat pertumbuhan ekonomi juga harus tau, jangan hanya ia saja,” katanya.

bahkan, Pengusah muda ini menilai, yang terjadi disaat ini mis komunikasi antara fakta dan realita. sebelum anggaran anggota DPRD harus faham betul sebelum pembahasan anggaran.

“Kalau seperti ini kan aneh, LKPJ Bupati ini merasa dibohongi. padahal sebelumnya yang mengetok anggaran dia. tidak di LKPJ juga perencanaanya dan laporan harus dikawal. jangan kalau sudah selesai baru di plejeti.

Harus tanya dulu ada bansos untuk apa kegunaannya dan itupun hak bajeting kan ada di dewan,” tandasnya.

Sebelumnya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Data yang disampaikan Bupati tidak sesui dan mulai diragukan. Sebab, laporan tersebut terkesan tidak singkron dengan Fakta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam Pandus LKPJ di ruang Paripurna DPRD Sumenep, Rabu (18/4/2018).

Ketidak singkronan Salah satunya, yang terjadi pada angka kematian ibu melahirkan. Namun, versi LKPJ masih terdapat peningkatan, yakni 2016 mencapai 50 dan 2017 mencapai 54 per 100 ribu. Namun, versi dinas Kesehatan (Dinkes) , 2016 12 orang dan ditahun 2017 11 orang.

Bahkan, dalam pansus LKPJ dengan OPD di ruang paripurna kembali berubah, angka kematian ibu melahirkan menurun. Yakni, pada tahun 2016 11, dan pada tahun 2017 hanya 8 orang. Jadi, validasi data yang sebenarnya mulai dipersoalkan kalangan legislator.

Reporter : Asm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *