SUMENEP, (TransMadura.com) –
Bantuan Hibah anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) khususnya di Kabupaten Sumenep, perlu di evaluasi.
Pasalnya, bantuan hibah tersebut, banyak yang tidak sesuai dengan tehnis atau spesifikasi. Program hibah pemprov dengan anggaran miliar rupiah itu, yang dukucurkan ke ujung timur pulau madura ini, di beberapa kecamatan berupa lapen, irigasi, makadam dan sejenisnya.
“Itu semua dikerjakan pokmas,” kata DPC LIPK (Lembaga Independen Pengawas Keuangan) Sumenep, Saifuddin, didepan media.
Aktivis yang cukup dikenal ini menambahkan, dari hasil amatan mereka, sejumlah pekerjaan itu banyak diduga dilakukan asal-asalan. Sehingga, pekerjaanya disinyalir tidak sesuai bestek dan spesifikasi yang ditentukan. “Hasil investigasi, menemukan dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spek, ” ujarnya.
Bahkan, kata Saifuddin ini, ada pekerjaan hibah itu disinyalir tumpang tindih dengan program lain. Sehingga, azas manfaat menjadi nihil. “Ini fakta yang terjadi di lapangan sampai detik ini. Kami mengantongi sejumlah data terkait. Dan siap dibeberkan, ” tuturnya.
Lebih lanjut, Sai panggilan akrabnya mengungkapkan, terjadi hal itu dia menilai lantaran pengawasan yang kurang maksimal. Sehingga, pelaksana merasa bebas merealisasikan pekerjaan meski diduga tidak sesuai spek. “Pengawasan yang kurang berlapis. Ini perlu menjadi perhatian, ” bebernya.
Untuk itu, pihaknya meminta pemprov Jatim untuk mengevaluasi pekerjaan Pokmas di Sumenep. Apabila memang ditemukan adanya indikasi penyimpangan, maka bisa dilakukan tindakan tegas. “Silahkan dilakukan evaluasi secara menyeluruh, ” pintanya.
Secara terpisah, Kepala Biro AP Sukaryo enggan memberikan tanggapan terkait pekerjaan Pokmas Itu, saat media ini menghubunginya melalui sambungan telepon selulernya. (Asm/Red)
