SUMENEP, (Transmadura.com) – Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengalami inflasi disebabkan beberapa unsur membuat kepanikan masyarakat.
Inflasi kota keris ini per bulan Mei 2023 sesuai data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, angka inflasi yang terjadi itu yakni year on year (YoY) sebesar 5,44 persen.
Angka inflasi itu tumbuh lantaran adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yakni kelompok transportasi sebesar 11,32 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,94 persen.
Selain itu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,38 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 5,34 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 5,05 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,81 persen.
Adapun kelompok kesehatan sebesar 3,95 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,98 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,45 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,60 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,20 persen.
Atas hal itulah, Kabupaten Sumenep mengalami inflasi tertinggi di Jawa Timur. Sedangkan kota atau kabupaten dengan tingkat inflasi terendah adalah Kota Madiun sebesar 3,85 persen dengan IHK sebesar 113,65.
Ketua Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) Sumenep Hairul Anwar, merespon dengan inflasi terjadi di Kabupaten ujung timur Madura.
Angka tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dan akan berimbas biasanya berimbas naiknya angka kemiskinan. Karena inflasi itu disebabkan adanya pengeluaran semakin banyak.
“Pemasukan masih tetap atau bahkan menurun dibandingkan sebelumnya, tidak sebanding,” Kata Hairul Anwar.
Sehingga, akan menyebabkan adanya kenaikan harga pada sejumlah barang di suatu daerah. termasuk di Kabupaten Sumenep sendiri.
“Kalau ini dibiarkan, tentu tidak hanya akan mempengaruhi kondisi perekonomian, melainkan berbagai sektor, serta kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan,” terangnya.
Pihaknya mendesak Pemkab Sumenep harus memberikan atensi khusus. Salah satunya dengan melakukan kajian lebih mendalam, terkait arsitektur road map pembangunan di Kabupaten Sumenep.
Dinas Koperasi UKM dan Perindag (Diskoperindag) dapat bekerjasama dengan berbagai pihak dalam menekan angka inflasi guna menjaga kondisi perekonomian. Termasuk di wilayah kepulauan sehingga tidak akan terjadi pelonjakan harga dibandingkan dengan daratan, adakan subsidi angkutan barang ke kepulauan,” harapnya.
Namun, tidak hanya memasrahkan pada satu dinas sosial saja, akan tetap juga di semua lending sektor semua harus bergerak. ‘ini pemkab harus bergerak bersama sama untuk mengatasi inflasi ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti beberapa daerah yang angka inflasinya masih di atas rata-rata nasional, yakni sebesar 4 persen. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Ada beberapa daerah yang memerlukan atensi supaya dapat dikendalikan karena di atas nasional,” katanya seperti diberitakan oleh Detikcom.
Tito pun memaparkan beberapa daerah yang inflasinya masih di atas rerata nasional. Pada tingkat provinsi, inflasi yang masih di atas rata-rata adalah Maluku dengan angka 5,06 persen. Sedangkan di tingkat kota, inflasi yang ada di atas-rata adalah Ternate 5,71 persen, dan di tingkat kabupaten, yakni Sumenep 5,44 persen.
Kendati demikian, Tito mengapresiasi sejumlah daerah yang berhasil mengendalikan inflasi hingga di bawah rata-rata nasional. Daerah tersebut, di antaranya adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,41 persen, Kota Tanjungpinang 2,3 persen, dan Kabupaten Indragiri Hilir 2,51 persen.
(Asm/red)
