Home / HUKUM / Dugaan Mark Up Data BOP Covid-19 Pesantren dan Setoran fee

Dugaan Mark Up Data BOP Covid-19 Pesantren dan Setoran fee

SUMENEP, (TransMadura.com) –
Bantuan Operasional Covid-19 dari Kementerian Agama (Kemenag) RI ke Yayasan pendidikan Ponpes Nurul Jali Kecamatan Pragaan, Sumenep Madura, Jawa Timur, dugaan Mark Up siswa terus bergulir. Bahkan tidak hanya itu, beberapa yayasan pesantren lainnya disinyalir juga melakukan hal yang sama.

Padahal, sesuai juknis Kementerian Agama RI bahwa ada kereteria dan syarat-syarat admininstratif untuk mendapatkan bantuan BOP P C-19 tahun 2020.

Faktanya, tidak demikian, pesantren pesantren besar, malah mendapatkan BOP C19 dengan nominal kecil, sementara pesantren kecil mendapatkan BOP paling besar.

“Ada klasifikasi pesantren kecil, sedang dan besar dengan besaran dana di sesuaikan dengan tingkat klasifikasi tersebut, tapi faktanya tidak demikian,” Kata Ketua Bara JP Sumenep, Asmoni.

Sehingga, hasil investigasi lapangan , dirinya menyatakan, ada dugaan permainan manipulasi data jumlah santri.

“kami investigasi ke bawah, ternyata ada dugaan permainan data jumlah santri untuk menaikkan great dalam klasifikasi, dan ada dugaan pemotongan berupa setoran fee yang cukup fantastis. bahkan ada hingga 30-50%”, jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Asmoni,
modus modus ini, sangat massif di kabupaten Sumenep saja hampir 90 pesantren yang dapat BOP.

“Kami duga terkordinir dan massif”
” Sumenep saja ada hampir 90 pesantren dapat BOP, tapi ada beberapa pesantren yang mendapatkan dua kali, dan tertera dalam daftar penerima, Kami akan terus investigasi”, ucapnya.

“Kami akan mengadukan temuan ini ke Menteri Agama di Jakarta, dan setelah nanti bukti bukti telah lengkap akan kami laporkan secara pidana ke APH,” tegasnya.

Sehingga, Ketua Bara JP Sumenep ini, akan mengambil langkah untuk membuka list pesantren yang dapat bantuan BOP covid-19 dengan jumlah santri dari hasil penelusuran.

“Nanti kami akan buka hasil penelusuran dan investigasi kami dilapangan. Masyarakat bisa menilai sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, yayasan Ponpes Nurul Jali, menerima program bantuan Kemenag RI itu, sebesar Rp 50 juta untuk biaya operasional, namun batuan itu diduga Mark Up siswa.

Hasil pantauan di lokasi Ruang kelas 1 Madrsah Aliyah (MA) terliahat kosong cuma ada tiga bangku.

Taufik, salah satu guru di MTS Nurul Jali, dikonfirmasi kelihatan bingun, saat diberi pertanyaan kebenaran jumlah siswa tersebut.

“Saya tidak tau berapa jumlah siswa disini karena data bukan saya yang pegang,” katanya.

Namun, dia mengaku jumlah siswa MTs Nurul Jali ini, dari kelas I sampai kelas III hanya 50 siswa. “Jumlah siswa keseluruhan MTs 50 siswa,” ngakunya.

Salah satu Siswa kelas 3 MA Nurul jali menjelaskan, bahwa jumlah siswa kelas 1 ada 8 siswa, sedangkan kelas II ada 6 siswa, kelas III ada 12 siswa. “Ya ada juga ruang kelas yang kosong karena tidak ada gurunya,” ujar siswa yang sedang belajar di ruang sekolah,” ungkapnya.

Sedangkan, K M. Khairi Rumi S,pd, Pengasuh Ponpes Nurul Jali, Desa Pakamban Daya, terkesan menghindar beberapa kali saat mau ditemui media untuk dilakuan klarifikasi dengan persoalan tersebut.

Sesuai aturan Kementerian Agama RI, penerima bantuan oprasional Covid-19 untuk lembaga yayasan ponpes ada kategori, yakni kategori ponpes besar, sedang, kecil tergantung santrinya.

“Yayasan pendidikan Ponpes nurul jali, kami menduga sudah Markup santri, karena menerima bantuan operasional Covid-19 sebesar Rp 50 juta,” kata Ketua Bara JP Sumenep, Asmuni kepada media ini.

Sedangkan jumlah murid di lembaga Yayasan Nurul Jali itu, jelas Asmuni, hanya kurang lebih 150 orang. “Ini kan sudah patut diduga sudah melakukan penggelembungan murid (Santri),” ungkapnya.

Dirinya menceritakan, sesuai aturan kementerian agama (Kemenag) RI,
Untuk 500 santri ke bawah masuk golongan pesantren kecil mendapatkan Sebesar Rp 25 juta.

500 sampai 1.500 santri kategori sedang mendapatkan Sebesar Rp 40 juta dan di atas 1.500 itu kategori besar mendapatkan Bantuan operasional covid-19 sebesar Rp 50 juta.

“Ponpes ini hanya mempunyai murid tidak sesuai dengan aturan, diduga Markup siswa, dan menerima bantuan kategori golongan ponpes besar. Ini sudah menyalahi juknis, tidak masuk akal,” ucapnya.

Pihaknya dengan tegas, akan melaporkan yayasan tersebut, agar diproses secara hukum yang telah diduga melanggar aturan yang ada.

“Kami akan proses secara hukum penerima bantuan ini yang menduga telah jadi Bancakan,” tutupnya.

(Madi/red)

Spread the love

About tmadm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Ws Danramil Giligenteng Dampingi Tim Nakes Pemindahan Isolasi Mandiri Ke Tempat Isolasi Terpusat

SUMENEP, (TransMadura.com) – Ws. Danramil 0827/23 Giligenteng Serma Triyanto dan 2 ora. ...