Penambangan Galian C Ilegal Dekat Wisata Religi Asta Tinggi

26 Maret 202126 Maret 2021

SUMENEP, (TransMadura.com) –
Polemik maraknya penambangan batuan (galian c) ilegal di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menjadi perhatian khusus dari berbagai kalangan praktisi hukum hingga lembaga sosial.

Pasalnya, selama ini, ramai penolakan penambangan fosfat hingga aksi besar besaran. tidak pernah memperhatikan penambangan galian C yang sangat besar dampaknya terhadap lingkungan, terkesan “dibiarkan’.

“Aneh wacana penambangan fosfat ditolak, tambang galian c dibiarkan”, kata Ketua Bara JP Sumenep, Asmoni kepada media ini.

Padahal, menurutnya, yang perlu dapat perhatian serius yakni tambang batuan Galian C yang betul nyata dampak merusak ekologis.

“Tambang galian c ilegal lebih berbahaya dari wacana penambangan fosfat, apalagi galian c sudah berlangsung lama yang berdekatan dengan situs wisata religi asta tinggi,” ungkapnya.

Sehingga, lanjut Asmoni, akan membawa dampak bahaya bencana alam seperti banjir akan mengancam kota sumenep. Padahal secara geografisnya kota sumenep ada di dataran rendah.

“Selama ini, di sumenep kompak menolak tambang fosfat yang sampai saat ini belum dilakukan aktifitas penambangan alat berat oleh investor, sedangkan yang ada didepan kita tambang galian c ilegal tidak ada yang menolak,” ucapnya.

Padahal, dampak pertambangan galian c itu lebih berbahaya terhadap kerusakan lingkungan, dan bahkan akan merusak sejarah wisata religi yang sangat berdekatan.

“Mereka para penambang galian c tidak tau. Mungkin saja disekitar Asta tinggi, punya sejarah yang tidak diketahui semasa kerajaan dulu, bisa petapan. Sehingga kalau itu dibiarkan, maka terancam keindahan wisata religi akan hilang,” tutupnya.

Sementara praktisi Hukum, Syafrawi SH. Mengatakan, sesuai aturan perundang-undangan, setiap penambang harus punya izin usaha pertambangan (IUP). “Pasir/batu itu bukan barang “ilegal”, tapi saat eksplorasi tanpa izin maka barang tersebut menjadi barang yang ilegal”, kata praktisi Hukum, Syafrawi SH.

Sehingga, tidak hanya penambang Ilegal yang bisa dipidana, melainkan kontraktor yang menjadi pemasok material galian C yang sudah mengetahui, bahwa barang yang dapat galian c itu tidak mengantongi izin, bisa dikategorikan sebagai turut terlibat atau penadah (pelaku dan pembeli) sama sama kena sanksi hukum.

“Bisa jadi tidak hanya penambang ilegal yg bisa dipidana tp termasuk kontraktor pemasok material galian c ilegal juga kena sanksi hukum,” jelasnya.

Hak itu, Kata Ketua Peradi Madura ini, sebagaimana ditegaskan dalam UU NO. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU NO. 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara.

Selain itu juga, dalam PP No. 23 tahun 2010 tentang pelaksana kegiatan usaha pertambangan Minerba. Serta UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retrebusi.

“Saya kira itu yang bisa menjadi payung hukum bagi pemkab dan penegak hukum untuk bertindak tegas bagi penambang ilegal serta
kontraktor pemasok barang ilegal untuk menyelamatkan sumber daya alam dari orang orang yang tidak bertanggungjawab,” tegasnya.

Bahkan, dalam pasal 161 UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 th 2009 tentang pertambangan Minerba. Dinyatakan, jelas Syafrawi, “Setiap orang yang menampung/membeli, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan /atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan /atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB sebagaimana dlm psl 35 ayat 3 huruf C dan G. Psl 104 atau psl 105 dipidana paling lama 5 tahun dan denda maksimal 100 Milyar.

“Itu sudah jelas dan sangat potensi sanksi hukumnya, jadi pemkab dan penegak hukum, kepolisian bisa memproses itu,” ucapnya.

(Asm/red)