Home / POLITIK / Komisi I DPRD Sumenep, Menilai Terobosan Peningakatan PAD 2021 Pemkab “Belum Ada”

Komisi I DPRD Sumenep, Menilai Terobosan Peningakatan PAD 2021 Pemkab “Belum Ada”

SUMENEP, (TransMadura.com) –
Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di tahun 202, dinilai belum ada terobosan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep Madura, Jawa Timur.

Pasalnya, karena nota keuangan dalam penjelasan pembahasan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja) belum dijelaskan secara rinci.

Ketua Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath, menyampaikan, bahwa dirinya menilai belum menemukan penjelasan atau gambaran soal peningkatan PAD 2021. Termasuk, langkah-langkah konkret dan terobosan dalam meningkatkan pendapatan itu.

“Maka, tidak salah jika meminta penjelasan kepada bupati terkait peningkatan PAD ini dari bupati. Termasuk, juga kami belum mendengar ringkasan jumlah belanja langsung dan tidak langsung dari bupati,” katanya saat menjadi juru bicara (jubir) Fraksi PDI Perjuangan dalam Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan Bupati atas APBD 2021.

Darul menyampaikan, selain itu akselerasi pertumbuhan ekonomi Sumenep pasca pandemi covid itu masih terlihat sangat samar. Meski, pemkab kota Sumekar ini memiliki 7 perioritas pembangunan strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Konsep itu memang ada, tapi bayangan kami masih samar. Bupati perlu menjelaskannya,” tuturnya.

Politisi asal Kepulauan Masalembu ini mengungkapkan, masyarakat perlu diberitahu apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menumbuhkan kembangkan perekonomian di Sumenep. Utamanya, di tengan pandemi covid 19 ini. “Jadi, kan perlu diberitahu apa yang dilakukan pemerintah,” ungkapnya.

Pria yang juga menjadi akabid Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan ini juga menegaskan, dua poin penting itu bagian dari memastikan tugas fundamental legislator sebagai sikap berpihak pada jalan politik dengan tujuan akhir menjaga dan merawat kedaulatan rakyat.

“APBD adalah bidak catur tempat menguji konsistensi seiya-sekata perbuatan. Keadilan dan kesejahteraan adalah hak seluruh warga tanpa kecuali, disparitas kehidupan warga daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep kenyataan yang tak terbantah, dan perlu disikapi serius,” ucapnya
.
Oleh karenanya, memurut legislator kepulauan Masalembu ini, Fraksi PDI Perjuangan mendorong derap langkah yang sama dengan Pemkab Sumenep untuk terus menunjukkan political will terhadap agenda utama. Yakni kesejahteraan rakyat yang selama ini marginal dan subordinat dari pusara kekuasaan.

(*)

Spread the love

About tmadm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

KPU Resmi Tetapkan Achmad Fauzi – Hj Dewi Khalifah, Sebagai Bupati Sumenep

SUMENEP, (TransMadura con) – Pasangan calon (Paslon) Achmad Fauzi – Nyai Hj ...