SUMENEP, (TransMadura.com) – Ditengah pandemi Covid- 19,
sejumlah Karyawan Rokok Gudang Garam PT. Tanjung Odi di kabupaten Sumenep menjalani isolasi mandiri. Pasalnya, setelah melakukan test mandiri sebagian karyawan reaktif.
Hal itu disampaikan, Kepala pabrik Rokok Gudang Garam PT. Tanjung Odi, Rizky mengatakan, semua karyawan sebelum masuk ruang produksi harus melakukan check up kesehatan.
“Itu dilakukan sesuai peraturan kemenkes nomor 328, karyawan dipastikan sehat sebelum masuk ke ruang produksi,” katanya saat jumpa media di rumah makan HK, Sabtu, (13/6/2020).
Selain itu, Rizky memparkan, sesuai permintaan bupati, semua karyawan harus dilakukan test mandiri. “Kami sudah lakukan dan perusahaan yang membiayai dan hasilnya sudah diserahkan ke gugus covid-19, kabupaten sumenep,” ungkapnya.
Sehingga, karyawan yang masuk data reaktif sudah di istirahatkan agar tidak muncul persepsi dan menjaga image di masyarakat. “Karyawan yang reatif sudah di istirahkan,” ucapnya.
Ditanya berapa jumlah karyawan yang masuk data reaktif?, Rizky enggan berkomentar. “Mohon maaf kalau itu kami tidak berani, silahkan tanya langsung ke bagian gugus covid-19, data sudah kami serahkan,” dalihnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mengaku belum menerima laporan hasil rapid test dari sejumlah perusahaan yang ada di ujung timur pulau madura ini ini.
“Kami belum dapat informasi tentang hasil rapid maupun pemeriksaan kesehatan yang dilakukan mandiri oleh perusahaan,” kata Ferdiansyah Tetrajaya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Sumenep, Jumat, (12/6/2020)
Menurutnya, di Kabupaten Sumenep terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi, salah satunya PT Garam, PT Tanjung Odi, dan sejumlah perusahaan perbankan dan perusahaan yang lain. Namun, semuanya belum ada yang melaporkan hasil rapid test.
“Yang kami tahu cuma Pelindo III yang menyediakan pemeriksaan rapid test bagi calon penumpang kemarin, hasilnya sekitar 400 orang lebih non reaktif,” jelasnya.
Bagi perusahaan kata Ferdian, pemeriksaan cepat itu harus dilakukan secara mandiri, karena pemerintah daerah tidak menyediakan anggaran.
Biasanya lanjut dia, laporan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan kesehatan laporannya disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, termasuk jika ada laporan dari perusahaan. Namun, sampai saat ini pihak Dinas Kesehatan belum menginformasikan adanya laporan tersebut.
“Laporan ke kami belum ada, tapi saya yakin kalau sifatnya koordinasi pasti ada,” jelasnya.
(Asm/Red)
