Sumenep, (TransMadura.com) –
Dugaan pemotongan dana Kapitasi di Puskemas Pragaan, Sumenep, Madura, Jawa Timur terus bergulir. Bahkan, kali ini sejumlah pihak meminta kasus terus untuk diusut tuntas.
Pasalnya, dana Kapitasi Puskemas Pragaan diduga dipotong atau disunat oleh oknum Kepala Puskesmas (Kapus) sebesar 15 persen dari total anggaran yang diterima per bulan. Sementara per bulan Puskesmas tersebut mendapatkan dana APBN itu sebesar Rp 180 juta lebih.
Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Moh Subaidi menjelaskan, hirup pikuk dugaan pemotongan dana kapitasai itu sudah terhendus ke meja legiskatif.
“Ya, kami sudah mendengar, Hal itu tentu tak perlu dibiarkan, namun harus diusut secara tuntas, ” katanya.
Suabidi memaparikan, bahwa dinas kesehatan (dinkes) harus menelusuri secara objektif, tidak hanya pihak terkait, melainkan karyawan dan pihak yang diduga mengetahui harus diminta keterangan. “Kalau tanya kepada pihak yang diduga memotong pasti membantah, ” ucapnya.
Menurut politisi PPP ini, Inspektorat juga diminta untuk turun tanga dalam menelusuri masalah. Khawatir dinkes tak objektif, atau terkesan melindungi karena wilayah kerjanya. “Ini sangat penting untuk diusut, agar ada kepastian,” ucapnya serius.
Sebab, sambung dia, apabila dugaan ini benar terjadi, maka bisa berpotensi merugikan negara. Sehingga, terindikasi masuk pada pidana korupsi. “Makanya, ini harus ditelusuri secara mendalam dan objektif. Kami tunggu langkah pemkab, ” tuturnya.
Bahkan, terang politisi asal Lenteng ini, pihaknya meminta pihak-pihak yang memiliki data atau dirugikan, silahkan melangkah ke proses hukum. “Tapi, kami meminta proses internal di dinkes diselesaikan dulu. Dilakukan secara terbuka. Nanti akan kami panggil juga, ” tuturnya.
Dalam keterangan sebelumnya, Kepala Puskesmas Pragaan dr. Yatimul dan pihak dinkes sama-sama membantah adanya pemotongan dana Kapitasi. Pihak dinkes membantah sesuai dari hasil klarifikasi dari Kepala Puskemas dan Bendahara. (Asm/Red)
