Home / NUSANTARA / Soal Polemik RUU HIP ke PDIP, Budayawan NU Sebut Rendahnya Solidaritas Antar Partai

Soal Polemik RUU HIP ke PDIP, Budayawan NU Sebut Rendahnya Solidaritas Antar Partai

NUSANTARA, (TransMadura.com) – Pembakaran bendera PDI Perjuangan buntut polemik rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) direspon Budayawan Nahdlatul Ulama (NU), Ngatawi Al-Zastrouw. Menurutnya, kejadian itu bagian dari rendahnya pendidikan politik, solidaritas dan etika antarpartai politik di Parlemen.

Ngatawi menuturkan,dalam polemik ini justru politicking atau suka mempolitisasi demi kepentingan sendiri. Sehingga, terkesan ada politik transaksional.

“Jangankan memberikan pembelaan terhadap sesama partai yang simbolnya dinista oleh demonstran, bahkan sekadar ucapan simpati dan bela rasa tidak muncul dari partai-partai lain,” kata Ngatawi, sebagaimana dilansir sindonews.com.

Sebenarnya, sambung dia, institusi parpol sedang dipengaruhi oleh berbagai pihak yang ingin mengarahkan demokrasi kepada sifat individualistis. Akibatnya, jika salah satu parpol diserang, maka sama halnya membiarkan serangan itu dirasakan sendiri partai yang sesungguhnya pilar demokrasi.

Lebih jauh Ngatawi mengatakan, bukan tak mungkin ke depan, preseden pelecehan terhadap sistem politik kenegaraan ini bisa saja terulang. Jika saat ini para demonstran bisa membakar bendera PDIP, lain kali akan terjadi pembakaran terhadap bendera partai lain karena dianggap dekat dengan organisasi terlarang.

“Misalnya, bisa saja akan terjadi pembakaran terhadap bendera PKS karena dianggap dekat dengan HTI sebagai organisasi ilegal dan dianggap merongrong Pancasila,” kata Ngatawi.

Bahkan yang lebih parah, menurut Ngatawi, justru ada partai politik yang berusaha menangguk keuntungan dari peristiwa polemik RUU HIP dan pembakaran bendera PDIP.

Dosen Pascasarjana Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta itu, sudah mengecek bahwa sebenarnya seluruh fraksi di DPR menjadi inisiator RUU HIP. Sebab pengesahannya di rapat paripurna DPR.

Fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan PDIP menerimanya, begitu pun dengan PKS. Hanya Fraksi PD yang tak jelas pendapatnya. Nah, RUU HIP merupakan manifestasi dari hak inisiatif DPR, seharusnya seluruh fraksi dan anggota DPR bertanggung jawab memperjuangkannya.

Seharusnya, lanjut dia, kalau ada penolakan dari masyarakat, maka mestinya seluruh fraksi dan anggota DPR harus bersatu-padu menjelaskan dan mempertahankan RUU HIP. Namun ternyata, alih-alih mempertahankan, beberapa fraksi justru balik badan ikut menolak RUU yang telah mereka buat dan usulkan.

“Secara moral tindakan ini sulit dipertanggungjawabkan. Karena perilaku tersebut mencerminkan inkonsistensi partai politik, bahkan cenderung politicking,” ucapnya.

“Demi menarik perhatian dan simpati publik, partai-partai politik seperti cuci tangan terhadap RUU yang telah mereka usulkan. Seolah-olah mereka tidak ikut membuat dan menyetujui RUU tersebut, kemudian tampil di depan publik sebagai pahlawan dengan ikut-ikutan mencerca RUU yang sudah mereka buat dan sepakati,” tuturnya.

“Tak hanya balik badan mereka seolah menuding bahwa RUU HIP hanya milik PDIP, produk PDIP bukan usulan lembaga DPR, padahal mereka jelas-jelas ikut membahas, memberi catatan dan mengesahkan dalam sidang parpurna,” katanya.

Sumber : Sindonews.com
editor : yat

Spread the love

About tmadm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Cegah Penyalagunaan Narkoba, Kodim 0827/Sumenep Gelar Sosialisasi P4GN dan Tes Urine

SUMENEP, (TransMadura.com) – Sejumlah anggota Kodim 0827/Sumenep mendapatkan penyuluhan dan tes urine ...