PAMEKASAN, (TransMadura.com) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menyoroti kinerja eksekutif dalam mengelola anggaran. Hal itu ditemukan pos anggaran yang seharusnya tinggi tetapi justru rendah.
Anggota Banggar DPRD Pamekasan Moh. Ali mengatakan, bencana merupakan kejadian tidak terduga. Kapan pun dan di mana pun bisa terjadi bencana. Seharusnya pemerintah berupaya maksimal mengantisipasi terjadinya bencana.
“Pada tahun anggaran 2018, pemerintah hanya menyediakan anggaran Rp 1,4 miliar. Anggaran tersebut untuk pembangunan fisik penanggulangan bencana,” tukas Ali jum at (20/04/2018).
Pemerintah pusat menyiapkan dana Rp 7 miliar untuk antisipasi bencana di Kota Gerbang Salam. Tetapi, anggaran Rp 7 miliar itu tidak digelontorkan pada 2018. Anggaran tersebut sudah masuk ke kas daerah (kasda) sejak 2016 namun serapannya minim.
Sejak 2016, anggaran dari pemerintah pusat hanya terserap sekitar 3 persen. Itu pun bukan untuk pembangunan, melainkan hanya dikeluarkan untuk kegiatan konsultan perencanaan.
”Pemkab memang seperti tutup mata terhadap bencana,” pungkasnya.
Reporter : Imam Mahdi
Editor : Red