SUMENEP, (Transmadura.com) – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, DPRKP-P (Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan) tahun 2022 akan menurunkan beban menekan pembayaran listrik lewat PLN.
Pasalnya, pembayaran tanggungan listrik selama ini mengalami defisit antara penerimaan dan pengeluaran.
Sebab, Pemkab setempat setiap tahunnya membayar kepada PLN sebesar Rp 19 Miliar, sedangkan masyarakat berbayar PJU kepada PLN yang sebesar Rp Miliar 15 miliar.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (DPRKP-P) Kabupaten Sumenep, Moh Jakfar mengatakan, jika inovasi yang akan dilakukan dengan menekan biaya pembayaran listrik kepada PLN.
“Selama ini terkait pembayaran PJU (Penerangan jalan umum) ada defisit penerimaan dan pengeluaran,” katanya saat dikonfirmasi media ini.
Menurutnya, masyarakat membayar beban PJU lewat PLN sebesar Rp 15 miliar, sedangkan pemkab membayar sebesar Rp 19 miliar. Ini yang akan ada perubahan dengan meteran,” ungkapnya.
Sehingga, Jakfar berkeinginan untuk menurunkan beban, apabila ada penurunan pembayaran beban kepada PLN, sehingga anggaran bisa di pergunakan untuk pembangunan yang lain.
“Dengan begitu penekanan pembayaran bisa dipergunakan untuk kepentingan lainnya,” ujarnya.
Pihaknya sudah mempunyai langkah yang akan ditempuh untuk
menghubungi pihak PLN Pamekasan untuk mendukung untuk kedepan semua PJU akan dilakukan meterisasi.
“Dengan pakai meter semua akan terukur pemakaian dan biaya pengeluaran. nantinya akan dibongkar dijadikan meteran,” jelas Jakfar.
Mantan Kadis Perikanan ini, juga akan membenahi penerangan lampu akan diganti dengan lampu LED LED agar tidak pemborosan biaya.
Selain itu juga, akan memulai membenahi kota dengan desain membuat muka Sumenep dibuat terang. “Muka Sumenep badan hingga kota, kami akan mengganti lampu lampu yang mati yang kelihatan redup seperti kuang kunang akan dibuat sama agar muka Sumenep jadi cerah, terang dan indah,” tutupnya.
(Asm/red)