SUMENEP, (Transmadura.com) – Komisi I DPRD Sumenep Pertanyakan Pemangkasan Anggaran KUA-PPAS APBD-P 2022Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran (Timgar) DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, pembahasan terkait Kebijakan Umum Anggaran, Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD-P 2022.
Dalam rapat tersebut, fraksi PDI Perjuangan mengkritik tentang pemangkasan anggaran hingga mencapai miliaran rupiah pada Perubahan APBD (APBD-P) Tahun 2022.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath mengatakan semua anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikepras oleh Timgar.
“Kami minta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk menjelaskan terutama terkait pemangkasan anggaran pada Perubahan APBD (APBD-P) Tahun 2022 hingga miliaran rupiah,” kata Darul saat rapat yang ditujukan kepada BAPPEDA.
Pihaknya yang membidangi Komisi I ini, merasa kaget mengingat terjadinya pengurangan anggaran. Hal Itu terungkap setelah sebelumnya menggelar rapat bersama OPD di Komisi I DPRD Sumenep dari sekian OPD yang menjadi mitranya.
Sehingga, lanjut politisi asal kepulauan ini, sebagai mintra Komisi I, yakni Inspektorat, BKPSDM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan sejumlah instansi lainnya mengalami pengurangan anggaran cukup fantastis.
“Sadis juga mainnya, Inspektorat kena rasionalisasi anggaran Rp1,3 miliar, BKPSDM hampir Rp900 juta, DPMD juga sama sekitar Rp900 juta,” jelasnya.
Ia menegaskan, pengurangan anggaran itu menjadi penting untuk dijelaskan apa penyebabnya. Agar publik tahu penyebab terjadinya pengeprasan anggaran dan peruntukannya harus jelas.
“Apakah Kepala Bappeda yang salah memproyeksikan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK), apakah ada rebudgeting yang amanat transfernya untuk pos-pos anggaran tertentu.
Namun dirinya juga menyatakan anggaran dibagi-bagi tanpa persetujuan Banggar ke alokasi yang lain. “Padahal amanat transfernya, jelas by name by address-nya,” ujar Darul.
Untuk itu, Darul meminta Kepala Bappeda dan pihak keuangan daerah (BPPKAD) untuk memberikan penjelasan. Sebab berhembus kabar, sebagian dana diperuntukkan untuk PPPK. Meskipun kabar itu, ia ragukan.
“Lalu siapa yang salah kelola, siapa yang tidak prosedural, siapa yang memiliki moral hazard dalam proses penganggaran ini,” tanya Darul dalam Forum Banggar – Timgar.
Sebagai kader PDI Perjuangan, Darul menegaskan punya tanggung jawab moral untuk memastikan program prioritas bupati tidak ‘terganggu’ adanya pemangkasan anggaran.
(*)
