SUMENEP, (Transmadura.com) – Inspektorat Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur diminta untuk mengaudit adanya anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasalnya, penyertaan modal anggaran dana desa untuk usaha milik desa itu, keberadaannya “belum” nampak.
Hal itu disampaikan Aktivis Sumenep Independen (SI), Sahrul, bahwa BUMdes harusnya bisa memberikan kontribusi PADes tidak semerta – merta hanya kepentingan pribadi.
Akan tetapi, menurutnya bisa memberikan keuntungan PADes juga menunjang taraf ekonomi masyarakat. “Nyatanya ada penyertaana modal dari dana desa ke BUMDes tapi tidak ada bukti nyata dampaknya,” katanya.
Sehingga, Sahrul meminta inspektorat untuk mengaudit BUMDes di kabupaten unjung timur pulau Madura ini, terkait peruntukan anggaran dana tersebut. “Ini biar tidak hanya dijadikan kepentingan pribadi, tapi harus betul betul dilaksanakan untuk meningkatkan usaha untuk membangkitkan perekonomian masyarakat,” harapnya.
Menurutnya inspektorat tidak hanya tinggal diam, sebab dibeberapa desa yang sudah ada BUMDesnya, tidak ada kontribusi kepada PADes. “BUMDes harus ada kontribusi ke PADes. Makanya ini yang harus diseriusi jangan jangan ada penyertaan modal, tapi usahanya tidak ada,” ungkapnya.
Sementara, dari 330 desa di Kabupaten Sumenep, sebanyak 310 BUMDes yang sudah terbentuk .
Namun dari 310 BUMdes yang telah terbentuk, hanya 114 BUMDes yang telah memberikan kontribusi kepada PADes (Pendapatan Asli Desa) setiap tahun.
“Yang lain BUMDes nya masih tidur hanya 114 yang sudah ada kontribusi ke PADes,” kata Fadholi, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa (Puekd) DPMD Kabupaten Sumenep.
Menurutnya saat ini usaha BUMDes belum nampak perkembangannya. Sehingga Kepala Desa harus memberikan dukungan terhadap BUMDes agar desanya berkembang perekonomiannya seperti desa desa lain yang sudah maju. “Yang maju itu harus dijadikan contoh,” ungkapnya.
(Asm/red)