SUMENEP, (Transmadura.com) – Sidang paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur tahun anggaran 2022 mulai dibahas.
Pasalnya Raperda LKPJ Bupati Itu ditandai dengan pembacaan nota penjelasan bupati terkait rancangan regulasi dimaksud.
Sidang paripurna Nota penjelasan bupati itu dibacakan Sekdakab Sumenep Edy Rasiyadi di gedung DPRD, Senin (13/3/2023).
Sudang paripurna yang dipimpinan ketua H. Abdul Hamid Ali Munir itu berlangsung penuh khidmat dan keakraban. Sehingga, acara berlangsung lancar.
Pada kesempatan tersebut, tampak hadir sejumlah anggota legislatif, Forum Pimpinan Komunikasi Daerah (Forkopimda), Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Para Camat dan sejumlah undangan terkait memenuhi ruang sidang paripurna tersebut.
Ketua DPRD Sumenep H. Abdul Hamid Ali Munir menjelaskan, dalam pembahasannya nanti raperda itu akan dibahas oleh panitia khusus (pansus) yang dibentuk oleh DPRD. “Nanti LKPj ini akan di bahad oleh pansus,” katanya dihadapan peserta sidang.
Dengan pembahasan di pansus, sambung dia, maka pembasannya dipastikan lebih detil. Sehingga, bisa memberikan rekomendasi yang tepat untuk pemerintah daerah, mulai perencanaan, hingga pada tataran eksekui kegiatan.
Disamping itu, Politisi PKB itu mengapresiasi bupati Sumenep yang menyampaikan raperda LKPj tersebut tepat waktu. Yakni, di bulan ketiga setelah berakhir masa anggaran. Itu sesuai dengan Permendagri 18/2020 tentang peraturan pelaksanaan 13/2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
“Jadi, sesuai regulasi, paling lambat tiga bulan setelah anggaran berakhir. Berarti pas di Bulan Maret ini,” ungkapnya.
Politisi senior asal Kecamatan Rubaru itu berharap, pembahasan nantinya akan berjalan mulus dan bisa selesai sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. “Semoga tepat waktu,” tutupnya.
(*)
