PAMEKASAN (TransMadura.com) -Ratusan Pemuda yang tergabung di Perserikatan Dewan Mahasiswa Madura (PANDAWA), Gerakan Tangan-Tangan Revolusi (GETAR), Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (SOMASI), Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GEMPUR), Komunitas Mahasiswa Pamekasan Anti Korupsi (KAMPAS), Gerakan Mahasiswa Madura (GEMARA). serang kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Pamekasan.
Pasalnya, terindikasi dalam pembangunan tower di daerah nyalabuh Daya, Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan, Madura. Rabu, 25/04/2018.
Kedatangan para pemuda tersebut tidak lain hanya mempertanyakan pembangunan tower yang terkesan bodong yang beralokasi di Desa Nyalabu Daya, Kecamatan kota, Kabupaten Pamekasan.
“Kami meminta agar pembangunan tower bodong milik salah satu provider itu tidak boleh diberikan ijin. Pasalnya, disamping menabrak peraturan, ada sebagian warga terdekat yang keberatan dengan berdirinya tower tersebut”. Teriak Didin Korlap Aksi.
Dirinya juga menambahkan, bahwa hal tersebut sudah jelas merupakan bentuk pelanggaran, namun pemerintah sepertinya ada kongkalikong dan tutup mata.
“Harusnya pemerintah tegas mengatasi persoalan ini, kemudian ini jelas menabrak aturan. terbukti ketika dari salah satu warga ada yang keberatan dari pembangunan tower tersebut, atau mungkin pemerintah terkait ada main mata”. Tegas Didin.
Sedangkan Kepala DPMPTSP Pamekasan Agus Mulyadi saat menemui massa aksi menyampaikan bahwa proses pembangunan tower tersebut sebelum di dirikan harus melengkapi ijin terlebih dahulu.
“Memang dari segala bentuk pembangunan, ntah itu tower maupun bangunan lain, tentu harus melengkapi ijin terlebih dahulu”. katanya.
Namun pernyatan tersebut di tepis oleh salah satu korlap aksi.
” Kami tidak menginginkan pelanggaran yang seperti ini menjadi budi daya, bahkan menjadi jamur, di kota pamekasan, pemerintah harus tegas menyikapi persoalan, bukan malah terindikasi ada main mata, dan sampai kapan kota pamekasan ini di jajah oleh kaum-kaum libral dan kapitalis, dan dengan kejadian ini memberikan kebijakan yang tumpang tindih dan tidak pro rakyat.
Jika hal ini tidak digubris dengan baik maka kami akan membawa persoalan ini ke meja hijau”.Tutupnya, kecewa Aguk W.
Reporter : Basri
Editor : Red