SUMENEP, (TransMadura.com) –
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi – Fraksi, Rabu (19/8/2026).
6 fraksi raksi mengapresiasi penyampaian Nota Keuangan oleh Pemkab Sumenep pada Selasa (18/8), lonjakan Belanja Tidak Terduga (BTT) menjadi perhatian utama dalam pandangan fraksi.
Dalam pandangan umum, Fraksi PKB yang dibacakan M. Mirza Khomaini Hamid, menyampaikan BTT semula dianggarkan Rp5 miliar, kemudian bertambah Rp26,27 miliar atau 525,50 persen menjadi Rp31,27 miliar.
Sehingga, kenaikan tersebut perlu dijelaskan karena BTT diperuntukkan bagi kebutuhan darurat, mendesak, atau tidak dapat diprediksi sebelumnya.
“Kenaikan lebih dari lima kali lipat tentu menimbulkan pertanyaan publik yang membutuhkan penjelasan tegas terkait apa, bagaimana, dan mengapa bisa terjadi,” kata Mirza.
Fraksi PAN, Nasdem, PPP, dan Gerindra-PKS. meminta Pemkab Sumenep menjelaskan dasar kenaikan BTT agar penggunaannya tetap transparan, terukur, dan akuntabel.
Disisi lain, Fraksi PAN menilai alokasi BTT sekitar Rp10-12 miliar lebih proporsional dengan kondisi kebencanaan Sumenep.
“Kenaikan yang sangat signifikan ini sudah sepatutnya mendapat penjelasan yang transparan dan akuntabel, terutama menyangkut penggunaan dan alokasi secara rinci,” tegas juru bicara Fraksi PAN, Hairul Anwar.
PAN juga mendorong pemerintah memperkuat mitigasi dan adaptasi lingkungan melalui penghijauan serta rehabilitasi kawasan hutan.
“Investasi pada program konservasi dan rehabilitasi lingkungan akan jauh lebih efektif, efisien dan berkelanjutan dibandingkan pola penganggaran belanja tidak terduga,” imbuhnya.
Sementara itu, Pendapan Daerah turun dari sebelumnya Rp2,471 triliun menjadi Rp2,296 triliun, atau berkurang sekitar 7,09 persen.
Penurunan tersebut dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer pemerintah pusat.
Di sisi lain, target PAD justru naik Rp40,77 miliar atau 12,20 persen, dari Rp334,30 miliar menjadi Rp375,08 miliar.
(*)
