SUMENEP, (Transmadura.com) — Terkait dengan dana hibah Bantuan Sosial (Bansos) 2017 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang sampai saat akhir tahun belum terserap. Namun, Kepala DKPP diharapkan lebih baik mundur dari jabatannya,
Pernyataan itu keluar dari orang nomor satu dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Herman Dali Kusuma, bahwa pengesahan ini gak ada yang cacat, kalau pengesahan program ini alasan ada yang cacat sampai saat ini belum keluar, OPD yang perlu dipertanyakan.
“Kalau alasan pengesahan Kepala yang lama, menurut saya tidak ada yang sulid, urusan satu jam sudah selesai, bahkan tidak nyampek, kenapa disampaikan baru kali ini,” Kata Ketua DPRD Herman Dali Kusuma saat ditemui diruang kerjanya.
Menurtnya, kalau dengan alasan pengesahan kepala Dinas yang lama, secara tidak langsung Kepala DKPP seperti menyalahkan Bupati. ” saya sudah sampaikan bahwa sampean menyalahkan Bupati,”ungkapnya.
Politisi Panrtai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan, Pengesahan program seharusnya Kepala DKPP harus menandatangani, karena sudah ber SK. “Ya harus ditanda tangani, jangan melempar kepada OPD yang lama,” sesalnya.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Sumenep, mendatangi Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan (DKPP) bersama Sejumlah masyarakat calon peneriman bantuan sosial hibah.
Komisi II mendatangi untuk memfasilitasi masyarakat calon penerima untuk bisa ketemu dengan Kepala DKPP mau mempertanyakan tidak keluarnya program tersebut.agar supaya dicairkan pada bulan ini.
Namun, pada waktu itu Kepala DKPP tidak ada dikantor berada di pemkab Sumenep. Akhirnya masyarakat bersama Komisi II tidak puas langsung merangsek ke pemkab menemui sampai menunggu beberap lama tidak keluar.
Perlu diketahui, bantuan yang dimaksud adalah bantuan hibah bansos, bantuan sapi, ayam, kambing dan bantuan itik. “Total bantuan Rp 5,3 M. (Asm)
