Upaya Pencegahan Virus PMK Hewan, DKPP Sumenep Melakukan Pengawasan intensif

SUMENEP, (Transmadura.com) – Merebaknya penyebaran virus PMK (penyakit mulut dan kaki) pada hewan ternak di 7 kab/kota di Jawa timur direspon cepat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Madura.

Pasalnya, berbagai langkah pencegahan dan pengendalian dilakukan oleh instansi pimpinan Arif Firmanto ini.

Salah satu langkah yang dilakukan agar virus yang dikenal dengan foot and mouth disease ini tidak masuk ke Kabupaten ujung Timur Pulau Madura adalah melakukan pengawasan intensif terhadap lalu lintas ternak. Sehingga, bisa terpantau dengan baik. Namun, sampai detik ini Kota Sumekar ini masih tergolong bebas.

“Sumenep masih bebas dari PMK ini. Tapi, upaya pencegahan dan pengendalian kami lakukan agar tidak ada kasus terkonfirmasi dalam penyebaran virus untuk hewan ini,” kata Kepala DKP Arif Firmanto.

Menurutnya, langkah pencegahan dan pengendalian itu penting agar memotong mata rantai penyebaran di kota ini. Selain pengawasan, pihaknya juga menghentikan pengiriman dan pemasukan ternak ruminansia dari luar Madura dengan tidak mengeluarkan SKKH.

“Kami juga melakukan sindromik surveillance (surveillance klinis) berbasis Desa, agar bisa diketahui sebaran kasusnya,” ujarnya.

Bahkan, sambung dia, jika ditemukan adanya hewan sakit, dipastikan akan dilakukan karantina dan isolasi wilayah. Dan, akan dilakukan pengobatan atas gejala sakit yang ditemukan. “Misalnya, memberikan semprot kaki hewan yg sakit dengan formalin 4 persen pagi sore, pemberian obat antibiotik, analgesik dan vitamin. Termasuk disenfektan,” ucapnya.

Sementara, menurut Arif, untuk petugas juga menerapkan Biosafety yang meliputi ganti sarung tangan, cuci dan semprot sepatu dengan desinfektan, cuci tangan dan ganti masker. “Petugas punya kewajiban juga mendata berbasis desa, mulai dari hewan, sakit, diobati, sembuh dan mati sebagai pengendalian,” tuturnya.

Arif menegaskan, semua langkah pencegahan dilakukan agar Sumenep tetap steril dari PMK ini. Makanya, semua pihak hendaknya bekerja maksimal untuk menjadikan kota Sumekar bebas PMK. “Alhamdulillah, sampai detik ini Sumenep tidak ada yang terkonfirmasi kasus, alias bebas PMK,” tutupnya.

(*)