SUMENEP, (TaransMadura.com) –
Perhelatan politik Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kepala Desa (Kades) Gunung Kembar, Kecamatan Manding, Sumenep, akan menjadi seru. Pasalnya, pertarungan ini akan muncul perlawanan dari mantan kades setempat, yang akan menyaingi anak dari patahana almarhum.
Namun, isu yang berkembang, Rahmad, anak dari kades Almarhum H Singkim, akan tetap melanjutkan sisa masa kerja ayahnya yang tinggal kurang lebih 4,5 tahun.
Rahmad ini, pengalaman kerjanya semenjak ayahnya jadi kades sebagai perangkat desa. Sehingga peluang masuk seleksi skoring sangat besar andaikan melebihi dari 3 calon.
Namun tak kala juga, kabar berhembus, lawan terberat muncul , juga akan menyaingi, yakni Kusmulyadi mantan kades Desa Gunung Kembar, sebagai pesaing H Singkim almarhum di Pilkades 2019, lalu.
Sehingga, peluang emas juga bagi Kusmulyadi, akan masuk dengan nilai tinggi pengalaman kerja sebagai mantan Kades. prediksi Rahmad akan gugur dalam hasil nilai skoring.
Berhembus juga muncul, Kadus Gunung Kembar, Sullam yang juga peluang emas akan memenangkan kontestasi politik desa, dengan kekuatan dukungan masyarakat, sebab dinilai sebagai sosok figur yang diharapkan masyarakat.
Pertanyaannya, apakah Kusmulyadi mantan kades akan memainkan peran politik ini? Sebab, bajet biaya politik cukup besar dengan memainkan dengan kekuatan yang tidak perlu memeras otak untuk jadi pemenang.
Permainan perebutan pimpinan desa, muncul lagi, Ketua BPD juga berhembus akan maju mencalonkan diri, namun isu itu sempat terbaca oleh pihak lawan yang berpotensi akan menjadi masalah besar, sebab ketua BPD ini disinyalir memakai politik pencegalan “Melawan Undang Undang Peraturan Pemerintah” sarat kepentingan, mengadakan rapat “keberatan” atau menolak calon dari luar Desa. Yang tertandatangani semua tokoh dan perangkat desa.
Sehingga, prediksi PAW Kades Gunung Kembar, akan memanas. Bahkan bisa jadi calon luar akan bermunculan dengan melawan pernyataan secara tertulis menolak calon dari luar yang tertandatangani tokoh, bahkan camat setempat.
Pertanyaannya, apakah politik kekuatan surat pernyataan penolakan calon luar akan mengalahkan dengan UU PP ?.
(Red)
