Home / HUKUM / Strategi Pemkab Sumenep Upaya Pencegahan Korupsi

Strategi Pemkab Sumenep Upaya Pencegahan Korupsi

SUMENEP, (TransMadura.com) –
Langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dalam upaya pencegahan korupsi dengan membuat regulasi dan sosialisasi.

Hal itu dilakukan dalam acara Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program pencegahan Korupsi Wilayah Kabupaten Sumenep di Ruang rapat Arya Wiraraja pada Kamis, (29/4/2021) lalu.

“Pencegahan merupakan langkah yang paling penting dalam pemberantasan korupsi, sekaligus mencari penyebab akar masalahnya,” Kata Bupati Sumenep, Achmad Fauzi.

Sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor 18 Tahun 2021 tentang pedoman pengaduan gratifikasi, serta Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN), di lingkungan Pemerintah Kabupaten setempat.

Lanjut Suami Nia Kurnia ini, semua itu sebagai penyelenggara negara, lanjut orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep ini, harus menyamakan persepsi agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi juga pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat.

”Antisipasi korupsi harus dilakukan sejak dini, Aparatur Pemerintah tidak melakukan tindakan korupsi sejalan dengan yang diamanatkan dalam ketetapan MPR Nomor 9 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,” imbuh mantan Wakil Bupati Sumenep ini.

Bupati mengungkapkan, KPK dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah, memiliki 8 area intervensi sebagai Monitoring Control for Prevention (MCP).

“MCP ini adalah perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan pelayanan terpadu satu pintu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola Dana Desa (DD),” tuturnya.

Diharapkan Fauzi, dengan diselenggarakannya kegiatan ini, Sumenep bisa bebas dari tindak pidana korupsi yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan dan indeks Monitoring Control for Prevention (MCP).

“Indeks MCP Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 sebesar 72,88 dan berada di peringkat 22 se-Jawa Timur,” tandas Bupati.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Uding Jaharudin mengungkapkan, pihaknya mengadakan kegiatan itu untuk perbaikan tata kelola pemerintah daerah dalam rangka penguatan sistem pencegahan korupsi.

“Kami memiliki program pencegahan korupsi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di 8 area, seperti penganggaran APBD dan pengadaan barang dan jasa, yang rawan terjadinya tindakan korupsi, sehingga perlu penguatan sistem pencegahan dan monitoringnya,” tuturnya.

(*)

Spread the love

About tmadm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Proses Izin Usaha, Sikap Investor Memiliki Program Seiring Dengan Pemkab Sumenep

SUMENEP, (TransMadura.com) – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, Madura akan mempermudah izin bagi ...