SUMENEP, (TransMadura.com) – polemik Bantuan operasional Pesantren (BOP) dan Pendidikan Agama Islam Kemenag RI tahun anggaran 2020 di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur akan terus bergulir. Pasalnya bantuan pendidikan Islam ini, akan terkuak setelah di beberapa Pesantren penerima BOP banyak kejanggalan.
Terbukti, disinyalir penerima tidak sesuai kreteria yang telah ditentukan sesuai juknis, sehingga terjadi Mark Up Siswa untuk mendapatkan uang bantuan lebih besar. Bahkan hingga melakukan pencatutan nama Ponpes.
“Sindikat program BOP Kemenag ini kami menduga melalui jaringan kuat. ini akan semakin ketahuan, siapa jaringan ini,” kata Asmoni, Ketua Bara JP Sumenep.
Barisan Relawan Jokowi ini menyatakan, akan semakin terang jaringannya, setelah terbongkar pencatutan nama Ponpes besar Annuqayah daerah Lubangsa , padahal ponpes itu tidak pernah mengajukan program tersebut.
“Kami akan melakukan kajian dan penelusuran sindikatnya dibalik semua itu, dan kami sudah mengantongi beberapa bukti jaringannya,” ungkapnya.
Sehingga, dasar terbongkarnya informasinya pelaku pencatutan nama Annuqayah Lubangsa Guluk-Guluk itu, dirinya meyakini ada oknum oknum punya jaringan kuat sehingga berani melakukan dugaan manipulasi data dan hingga pencatutan.
“Modus-modusnya diduga sama, yaitu mencatut nama pesantren besar dengan menggunakan Yayasan lain yang di salahgunakan dan di palsukan,” tutupnya.
Sebelumnya, Kemenag Kabupaten/Kota dalam hal ini kata Hasyim, hanya diminta untuk membantu kelancaran proses pencairan, seperti apabila ada kendala ijin operasional yang mati atau tidak diperpanjang. Apalagi, kata Hasyim pengajuan BOP dilakukan oleh pihak yayasan tanpa ada rekomendasi dari Kemenag Kabupaten/Kota.
“Itu tidak atas usulan Kemenag Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, bahkan se-Indonesian. (Program) itu ujub-ujub lah atau tiba-tiba ada. Makanya langsung (ke lembaga) rekeningnya saja (pakai) BNI,” kata mantan Kasi Pontren Kemenag Sumenep itu, saat dikonfirmasi media ini.
Untuk diketahui, pencairan BOP Pesantren di Sumenep tidak berjalan mulus. Bahkan, terjadi saling catut antara lembaga, seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Lubangsa, Guluk-guluk Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Salah satu pondok pesantren tertua itu masuk sebagai salah satu penerima meski tidak pernah mengajukan untuk mendapatkan bantuan BOP pesantren.
Sehingga, patutut dicurigai pengajuan dan data-data yang dibutuhkan dipalsukan. “Ternyata ada orang-orang tidak dikenal yang mencairkan BOP Pesantren tahap III mengatasnamakan Annuqayah Lubsa di BNI Unit Pragaan,” kata Sulaisi Abdurrazaq, Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN Madura, yang ditunjuk sebagai Penasehat Hukum Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Lubangsa Guluk-Guluk Sumenep.
(Madi/red)
