SUMENEP, (TransMadura.com) –
Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) akan menjadi tantangan besar di internal partai berlambang Mercy ini mengahadapi pemilu mendatang.
Setelah menghadapi prahara besar akan mengkudeta atau menggulingkan Ketua Umum sah PD AHY, oleh Moeldoko diduga akan merebut kekuasaan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai Ketua Umum.
Namun hal itu beberapa kalangan berpendapat, bahwa Moeldoko untuk merebut kekuasaan disinyalir “mencaplok” Partai Demokrat menasbihkan diri sebagai ketua umum melalui KLB
“Dari awal saya sudah melihat Moeldoko akan leading “merebut” PD karena dia punya semua potensi untuk itu. Kekuasaan, Uang, Nama Besar Mantan Panglima TNI, dan tentu kedekatan dengan istana dia punya,” kata Praktisi Hukum, Rausi Samorano, SH. Sabtu, (6/3/2021).
Rausi yang berprofesi pengacara ini menilai, Moeldoko pasti sudah membaca dengan cermat dan sedikit nekat cara cepat untuk menjadi Ketum partai besar besutan SBY ini.
Dia juga menilai dan bertanya kenapa Pak Moeldoko tidak mendirikan partai baru saja?. Menurutnya terlepas dari persoalan Adab, etika politik, Moeldoko sudah cermat dalam menyiapkan diri dalam kontestasi pilpres mendatang tanpa repot repot dan berdarah-darah Jadi ketum secara kilat.
Sehingga, lanjut Pria Maco ini, menilai jika masih mau mendirikan partai baru maka memerlukan proses panjang dan Cost besar, harus melewati pembentukan pengurus DPP, DPD, DPC hingga DPAC.
“Partai baru harus lolos Verifikasi juga, dan yang pasti belum tentu lolos untuk ikut pemilu, itu Ribet dan ruwet. Masih perlu branding Nama karena belum familiar dan tak dikenal,” ucapnya dengan sambil senyum.
Namun, kata Rausi Samorano ini,
pengambilan alih tampuk kepemimpinan partai oleh Moeldoko ini, secara amatan sangat simple. “Jangan di tanya itu tak syah, tidak sesuai Ad/art,dll. Bagi Moeldoko itu urusan belakangan. Itu urusan Kemenkum HAM. Dan pasti akan segera diselesaikan dalam tempo yang se singkat-singkatnya,” ujarnya
Hal itu, tegas Rausi akan menjadi guncangan besar di internal partai berlambang Mercy ini, sebab beberapa alasan, Kader Partai akan bingung jika nanti ternyata PD Pak Moel mendapatkan Pengakuan dan legalisasi dari Kemenkum HAM.
“Tentu PD. Kubu AHY harus melalui proses Hukum, atau sebaliknya. Lha ini proses panjang,” ujarnya.
Namun, menurutnya, apakah bisa
AHY “menyelesaiakan” kekuatan kekuasaan di kubu Pak. Moeldoko termasuk di tingkat dan ranah Yudisial?, dirinya memperediksi
jika ini tidak segera menemukan titk kompromi dan atau titik temu solutif maka dalam waktu tiga tahun, Partai Demokrat akan hanya sibuk dengan persoalan internal dan tidak akan bisa menghadapi pemilu 2024, ini kerugian besar.
“Kader di Daerah harus pasang mata dan waspada terhadap segala kemungkinan, termasuk “Kalah”nya kubu PD AHY dalam proses Hukum. Karena ini politik, segalanya bisa mungkin terjadi dan tak mungkin Pak SBY dan AHY mendirikan PDP alias Partai Demokrat Perjuangan, Itu sama artinya dia kalah dan pak. Moel menjadi “Syah?”, ulasnya.
Sehingga, dalam kondisi seperti ini mampukah Pak. SBY dan AHY menyelesaikan persoalan pelik ini?. Kata Rausi Samorano, disinilah AHY di uji. “MAYOR berhadapan dengan JENDERAL. dan Perang strategi dan adu kekuatan itu dimulai. Garis Demokrasi sudah dibentangkan, kita tunggu siapa yg akan keluar sebagai pemenang,” tutupnya dengan sambil senyum.
(Red)
