SUMENEP, (TransMadura.com) –
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, langsung akan menunjukkan kerja nyata untuk masyarakat kota Sumekar. Pasalnya, saat ini yang dibutuhkan adalah kerja nyata, bukan hanya sebatas wacana saja.
“Kami akan langsung tancap gas untuk bekerja demi kepentingan warga Sumenep,” katanya usai dilantik Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, di gedung Grahadi, Surabaya, Jum’at (26/2/2021).
Pasangan Nasionalis-Religius menegaskan, rencana adalah menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sebagai upaya mensinkronisasi dengan visi dan misi selama ini.
Sehinngga, di tahun 2022 apa yang dicanangkan dalam visi dan misi ini sudah bisa dilakukan. “Sekarang singkronisasi dulu, setelah itu baru direalisasikan di 2022. Sebab, untuk tahun ini kami masih melanjutkan sisa kegiatan pada pemerintahan sebelumnya,” ujarnya
Selain itu, menurut pengusaha sukses ini, pihaknya akan memperkuat sinergitas antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab kota Sumekar ini.
Hal ini dilakukan agar kegiatan atau program bisa berkesinambungan antar instansi, otomatis tidak akan berjalan sendiri-sendiri. Sehingga, akan memberikan out put yang jelas.
“Kami ke depan lebih mengedepankan teamwork (kerja bersama). Sehingga keberadaan masing-masing instansi saling melengkapi dan menguatkan. Jadi, penataan birokrasi dulu,” ungkap politisi PDI Perjuangan.
Fauzi juga menambahkan, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap program, kegiatan maupun hal lain yang sudah terlewati selama lima tahun lalu. Yakni, akan terus memperkuat dan meningkatkan hal-hal positif, dan yang masih kurang dipastikan akan diberikan sentuhan-sentuhan inovasi.
Sebelumnya, Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Achmad Fauzi- Hj Nyai Dewi Khalifah hasil pilkada serentak 2020.
Kedua pasangan Bupati dan Wabup duet Nasionalis-Religius terpilih itu, dilantik oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, di gedung Grahadi, Surabaya, Jum’at (26/2/2021).
Pelantikan kali ini, dilakukan secara sederhana terbatas, bupati, wabup, ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda. sebab, berlangsung di tengah pandemi covid-19 dan harus mematuhi protokol kesehatan (Prokes). Namun dilakukan dengan penuh khidmat.
(Asm/red)
