Polres Sumenep, Dalami Kerugian Laporan Kasus Dugaan Penipuan CPNS

SUMENEP,,(TransMadura.com) –
Kasus dugaan penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaporkan ke Polres Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus menggelinding. Bahkan, saat ini penyidik baju coklat sudah melakukan pendalaman kerugian korban korban lain.

“Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap korban korban, sebab selain sipelapor juga ada korban lain untuk memastikan kerugian,” kata Kasat Reskrim Polres Sumenep, AKP Dhani Rahadian Basuki, diruang kerjanya, selasa, (19/1/2021).

Sehingga, lanjut Dhani, penyidik akan melakukan tindaklanjut. “Saat ini kami masih melakukan lidik sifatnya undangan terhadap korban lain,” ungkapnya.

Sebelumnya, kasus dugaan tindak pidana penipuan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Sumenep dilaporan oleh JM, Warga Ambunten ke Polres setempat.

Dugaan tindak penipuan CPNS 2013 lalu itu, korban mengaku diiming-imingi menjadi abdi negara oleh RM (istri ketua DPRD Sumenep), warga Desa Matanair, Kecamatan Rubaru.

RM dilaporkan JM, Warga Ambunten ke Polres Sumenep, pada 24 Agustus 2020 lalu. Dengan dasar bukti lapor LP-B/195/VIII/RES.1.11/2020/RESRKRIM.SPKT Polres Sumenep. Dugaan penipuan itu terjadi lantaran korban juga sudah menyetor sejumlah uang kepada terlapor.

Dalam laporannya, dugaan penipuan itu berawal saat korban berkeinginan menjadi pegawai negeri. Korban yang tengah mencari jalan untuk bisa lolos, bertanya kepada temannya FAT dan diarahkan ke terlapor, RM. Akhirnya, korban langsung mendatangi terlapor dan menjalin komunikasi.

Sehingga, setelah itu akhirnya terlapor mengaku bisa meloloskan menjadi CPNS. Tentunya, dengan membayar uang sebesar Rp 60 juta, itu dibayar lunas ketika sudah ada SK (Surat Keputusan).

Dalam perjanjian, korban ini tetap harus membayar uang muka atau DP (down payment). Maka, korban menjadi tertarik, dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 40 juta. Sementara sisanya akan dibayar setelah lolos dan SK keluar.

Beberapa bulan berikutnya, terlapor meyakinkan korban dengan menyatakan SK sudah ada, dan meminta untuk dijemput di rumahnya. Sayangnya, SK tersebut disinyalir palsu, karena korban tetap tidak diangkat sebagai ASN.

(Asm/Fero/Red)