Home / HUKUM / Dugaan Honor PPS Pilpres 2019 di Talango Akan Bergulir ke Rana Hukum

Dugaan Honor PPS Pilpres 2019 di Talango Akan Bergulir ke Rana Hukum

SUMENEP, (TransMadura.com) –
Persoalan tidak terbayarnya honor PPS dan PPK Kecamatan Talango, pada Pilpres 2019 terus bergulir. Bahkan upaya untuk dilakukan mediasi kandas.

Upaya penyelesaian dengan cara kekeluargaan untuk membayar honor tersebut, sudah dilakukan, namun, semua itu gagal, bahkan akan bergulir ke rana hukum.

“Upaya kami mencoba untuk memediasi penyelesaian pembayaran honor PPS dan PPK sudah dilakukan, tapi gagal,” kata Sekjen Topan Tri Ahmad kepada media ini.

Sehingga, lanjut Tri panggilan akrabnya, akan menempuh jalur hukum, yang dinilai tidak bertanggungjawab atau tidak kooperatif untuk menyelaikan persoalan itu.

“Terpaksa tempuh jalur hukum, akan dilaporkan ke Polres setempat, bagaimanapun honor anggota PPS dan PPK yang belum terbayar harus dipenuhi”. ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, salah satu anggota PPS Desa Cabbiya Kecamatan Talango Eka, mengaku honornya selama dua bulan bekerja pada Pilpres 2019 sampai detik ini belum diterimanya.

“Dua bulan saya tidak dibayar, ini bukan hanya terjadi pada saya, tapi juga terhadap anggota yang lain juga,” Tegas Eka, minggu, (20/09/2020) kemarin.

Hal itu, dapat respon pihak inspektorat setelah ramai di pemperitaan, pihaknya langsung turun lapangan untuk monitoring pengecekan kebenaran kasus tersebut.

Sekdes Palasa, Ahmad Kutada membenarkan, jika ada tim monitoring inspektorat ke Desanya. bahkan, pihak inspektorat sempat meminta pernyataan tertulis dari setiap anggota PPS dan PPK yang belum menerima honor.

“Pihak inspektorat sempat meminta pernyataan tertulis dari anggota PPS minimal dua, sisanya kalau sudah terkumpul semua minta dikirimkan ke kantor Inspektorat”, Jelas Ahmad.

Sementara, Bidang Wilayah 1 Inspektorat Sumenep, Autar
menyatakan, melakukan monitoring lapangan di Desa Palasa, Kecamatan Talango, kroscek kebenaran informasi yang beredar. “Kami diluar penugasan melakukan kroscek, karena ramai di berita Online itu,” ngakunya.

Sehingga, dari hasil kroscek lapangan, Aut membenarkan, ada pengakuan dari korban, bahwa hanya dibayar dua bulan. “Memang ada pengakuan, ada dengar dengar delapan bulan, memang hanya pengakuan dua bulan tidak dibayar,” ujarnya melalui sambungan Telepon selulernya.

Sehingga, pihaknya tidak berani memastikan di berapa bulannya tidak terbayar, sebab itu hanya pengakuan. ” kontraknya kita kan tidak tau berapa bulan, sehingga hasil itu dibuat laporan ke pimpinan sebab hanya berdasarkan berita online, tidak secara laporan resmi tertulis,” tegasnya.

(Asm/Red)

Spread the love

About tmadm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Sinergitas Babinsa Saronggi, Dengan Sosialisasi Protokol Kesehatan

SUMENEP, (TransMadura.com) – Pentingnya meningkatkan sinergitas dengan seluruh instansi dan komponen masyarakat ...