SUMENEP, (TransMadura.com) -Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah usai, namun masih menyisakan masalah di Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Pasalnya, honor Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Talango hingga saat belum terbayar.
Informasinya, honor PPS 2019 diduga tidak dicairkan selama dua bulan. Padahal, kabarnya honor tersebut sudah dicairkan oleh KPU beberapa waktu lalu, namun disinyalir tidak sampai kepada penerima manfaat. Sehingga, sejumlah penyelenggara ini harus gigit jari.
Selain itu, anggota PPK juga belum mendapatkan honor selama satu bulan. “Kami sebagai mantan anggota PPK di pilpres juga belum menerima honor kami satu bulan,” kata Asmawi kepada wartawan saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Menurutnya, dana itu sudah keluar dari KPU, namun belum bisa dicairkan, karena alasan SPj (Surat Pertanggungjawaban) belum rampung. “Kalau kata ketua PPK yang dulu, karen SPj belum rampung, makanya belum dicairkan kepada kami yang satu bulan,” tuturnya.
Sementara sekjen LSM Topan (Team Operasi Penyelamat Aset Negara) Tri Ahmad menjelaskan, pihaknya memang mendapatkan kuasa dari PPS jika mereka belum mendapatkan honor sebagian dua bulan. Padahal, pelaksanaan itu sudah lama pelaksanaanya.
“Sangat disayangkan ketika ini belum dicairkan. Padahal itu merupakan hak mereka yang harus disampaikan. Kemana uang itu jika memang sudah dicairkan oleh KPU. Ini yang perlu ditelusuri. Bisa saja kami menduga digelapkan oknum yang tidak bertanggungjawab,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya meminta mantan Ketua PPK kala itu untuk bertanggungjawab terkait nasib orang banyak ini. Bahkan, pihaknya sudah mengantongi sejumlah bukti terkait itu, termasuk pernyataan PPS. “Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka kami bisa membawa ke jalur hukum,” ujarnya.
Sementara mantan ketua PPK Ahmad Hudaifah ketika dikonfirmasi via seluler terdengar suara putus-putus terkendala signal kurang bagus dan berjanji akan menemui awak media didarat saat wawancara.
(Red)
