Dana Desa Bukan Milik Kades, Tak Transparan Wajib di Tanyakan

SUMENEP, (TransMadura.com) –
Anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah diberikan melalui transfer rekening cukup besar untuk kemajuan desa.

Menyikapi hal ini, disinyalir masih banyak oknum kepala desa yang tidak tranparan realisasi anggaran DD ADD,

Buktinya, seorang kepala desa kalau mau bicara jujur dalam membangun maka dia wajib memajangkan RAB bangunan di kantor balai desa, agar semua masyarakat tau peruntukan DD dan apa saja yang dibangun.

“Itu kewajiban, karena dana itu bukan milik kepala desa, mereka dengan perangkat desa sudah digaji untuk bekerja, bukan digaji untuk merampok uang rakyat” kata Ketua Forum Masyarakat Inspiratif (Formatif) Moh. Fadal.

Selain itu, kata Fadal, semua masyarakat desa yang mana desanya mendapatkan bantuan pusat yaitu dana desa maka wajib beramai-ramai mempertanyakan dan mengetahui RAB bangunan dana desa.

“Sebab DD itu hak masyarakat bukan hak kepala desa, dan apabila kepala desa tak mau maka wajib masyarakat beramai-ramai demo tuntut kepala desa untuk mundur. Berarti kepala desa sudah tak mampu menjadi pelayan desa,” ungkapnya.

Sebab itu, masyarakat di zaman era serba modern sekarang ini dituntut untuk pintar, dituntut untuk berani mana yang hak dan mana yang hak kepala desa. Hak kepala desa untuk anggaran itu hanya sebatas gaji, dan kalau uang bangunan dana desa itu adalah hak masyarakat.

“Masyarakat juga, jangan hanya maling ayam saja diadili tapi maling uang kalian yang miliaran kalian hanya diam saja,” tegasnya.

Dalam RAB bangunan itu ada mutu dan kualitas bangunan, yang mana contoh dimisalkan adukan semen itu harus 1 × 4 maka masyarakat berkewajiban untuk mengontrol, dan sekarang ini dari kementerian perdesaan dituntut semua bangunan dana desa, yakni, mutu yang diutamakan.

“Dikhawatirkan bangunan-bangunan tersebut baru beberapa bulan saja sudah rusak,” tukasnya.

Sementara, sesuai data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, tahun ini dipastikan naik pada tahun 2020 ini. Jumlah DD yang diterima yakni Rp341 miliar dan ADD sebesar Rp139 miliar.

Jumlah tersebut terbilang lebih tinggi dibanding dana desa yang dikucurkan pemerintah pada tahun 2019 sebesar Rp338 miliar. Adapun alokasi dana desa tahun 2019 yakni Rp134 miliar.

“DD/ADD Sumenep pada tahun 2020 ini naik. Namun itu untuk level kabupaten, kalau untuk desa ada yang naik ada yang justru berkurang,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Pardi.

Pengurangan dan penambahan anggaran tersebut, kata Pardi, merupakan kebijakan pemerintah pusat. Sebab pemerintah telah menggunakan beberapa indikator guna menyelelaraskan pembangunan desa.

“Yang kita tau itu ada lima kriteria biasanya yang diukur pemerintah, yakni desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Biasanya kalau sudah mandiri itu DDnya berkurang, karena desa tersebut sudah bisa mendanai desanya sendiri, kalau yang tertinggal dominan mendapatkan DD lebih besar,” jelasnya.

Dia mengaku, meski Kabupaten Sumenep mendapatkan penambahan anggaran, namun tidak terlalu banyak. Pada tahun 2020 ini, Kabupaten Sumenep menerima DD dengan rincian Rp341.286.410.000 naik dibanding pada tahun 2019 Rp338.395.871.000.

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa yang semula Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 mendapatkan Rp134.375.750.292 naik mencapai Rp139.105.849.540.

Rencananya, pembagian dana miliaran rupiah tersebut akan dibagikan dengan sistem berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini pembagian untuk tahap pertama sebanyak 40 persen dari nilai dana tersebut, lalu tahap kedua 40 persen kemudian tahap terakhir 20 persen.

Namun, soal pemerintah pusat yang akan melakukan transfer langsung ke pemerintahan desa, Pardi mengaku sampai saat ini masih menunggu petunjuk teknisnya seperti apa.

“Apapun keputusan pusat pemerintah daerah pasti mengikuti, namun sampai saat ini belum ada petunjuk teknisnya. Tapi kalau kabar yang beredar memang ada kalau DD nanti langsung ditransfer ke rekening desa,” jelasnya.

(Asm/Hendri/Red)