SUMENEP, (TransMadura.com) –
Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pemilukada 2020 banyak terindikasi double job. Pasalnya, ada beberapa penyuluh agama dan perangkat desa dan lainnya disinyalir lolos dalam seleksi administrasi.
Aktivis Lima (Lingkar Intelektual Muda), Sumenep, Sofyan Hosen, mengatakan, KPU harus benar benar profesioanal dalam melaksanakan rekrutmen PPK ini. Jangan sampai ada unsur KKN apalagi main mata.
“Karena sepengetahuan kami dari nama nama peserta yang lolos di seleksi administrasi bnyak yang terindikasi doble job,” ungkapnya.
Lanjut Sofian, ada beberapa pendaftar yang lolos administrasi yang harus menjadi pertimbangan KPU untuk lebih profesional. “Ada yang sudah menjadi penyuluh agama di Kemenag, ada yang perangkat desa dan lain sebagainya,” katanya.
Namun, jelasnya, masih masuk dalam tahapan seleksi berikutnya,
Maka dalam hal ini jika nama nama yang kami ketahui tersebut masih bisa lolos menjadi PPK maka jelas KPU sudah ada indikasi main mata (KKN).
“BAWASLU Kabupaten seharusnya tanggap dalam hal ini dan tak perlu menunggu laporan dari bawah, karena nama yang terindikasi Doble job tersebut sudah menjadi rahasia umum, kecuali jika BAWASLU juga mau menikmati politik bagi kue ini,” cetusnya dengan serius.
Oleh sebab itu, pihaknya, mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk turut aktif dalam menyikapi persoalan persoaln ini, agar perhelatan pesta demokrasi di kabupaten Sumenep sesuai dengan yang kita cita citakan. “Kami tetap akan mengawal rekrutmen PPK ini, agar sesuai harapan kita bersama,” tutupnya.
Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, akan mendalami terkait PPK yang merangkap jabatan (double job)
Akan tetapi, informasi ini masukan yang bagus bagi KPU tentang PPK rangkap jabatan. Sehingga, akan melakukan pemaggilan pada saat pleno akhir di bulan februari nanti.
“Nanti saat pleno akan melakukan pemanggilan satu persatu Kecamatan yang berpotensi bermasalah,” ungkapnya Komisioner KPU Rofiqi Tansil.
Tidak hanya itu, tegas Rofiqi, apapun masalahnya yang terkait dengan independensi, integritas atau dulunya pernah menjabat dikarenakan trackrecord (rekam jejak) jelek, meminta masyarakat agar memberi tahukan.
“Apabila masyarakat tau tentang track rekotnya jelek PPK sebelumnya jelek tolong sampaikan, dan nantinya akan kami evaluasi di pleno akhir sebelum pelantikan, agar tidak lolos jadi calon PPK,” ucapnya.
Sedangkan, Pendaftar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Sumenep 2020 akan segera berakhir di pleno terakhir nanti di bulan Februari 2020.
(Red)
