SUMENEP, (TransMadura.com) –
Panitia khusus (Pansus) DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, menilai angka kemiskinan 2018 meningkat dari tahun 2017. Hal ini berbading lurus dengan kekuatan APBD.
“Kami tidak ingin mengatakan kekuatan APBD tidak mampu menurunkan angka kemiskinan,” kata Ketua Pansus Nurus Salam Saat dibacakan didepan persidangan.
Hanya saja program program penanggulangan kemiskinan yang dibuat pemerintah setempat, yang belum strategis masih mengandalkan program pusat, seperti PKH, KIS, KIP dan lainya.
Bahkan Pansus menemukan data angka kemiskinan dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan mencapai 7.000 jiwa, hal itu yang menjadi sorotan pansus dari LKPJ Bupati.
Pansus juga menialai, angka kemiskinan tidak sejalan dengan program penciptaan. Namun dari hasil diskusi dan hasil pembahasan LKPJ, dapat mengidentifikasi masalah yang dimaksud dan semua ini bukan mencari celah kesalahan OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
“Pembahasan ini masih berkutat pada masalah baru maupun masalah yang pernah terjadi pada tahun tahun lalu, Agar supaya Bupati segera menindaklanjuti dengan melakukan pembenahan dan penyempurnaan,” ucapanya.
Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Jawa timur menggelar Rapat Paripurna III tahun 2019 masa sidang II tahun 2019 dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun anggaran 2018.
Rapat paripurna di gelar di ruang rapat graha paripurna DPRD sumenep, Madura, tentang penyampaian laporan Pansus yang dihadiri 28 anggota DPRD Sumenep, Senin (18/3/2019). (Asm/Red)
