Home / SUMENEP / Fraksi PDIP Saat Fit And Proper Test Calon Komisioner KI Pilih Abstain, Mengapa?

Fraksi PDIP Saat Fit And Proper Test Calon Komisioner KI Pilih Abstain, Mengapa?

SUMENEP, (TransMadura.com) –
Persolaan rekrutmen Komisioner Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang sampai saat ini belum ada kejelasan hasil siapa yang lolos dari 12 calon walaupun sudah dilakukan Fit and Proper test.

Hal ini terus bergulir, rekrutmen yang dinilai mendahulukan Supremasi Politik dan melupakan pada rule of gam (aturan main, red) tersebut juga disengketakan ke Komisi Informasi (KI) Jawa Timur (Jatim).

Politisi PDI Perjuangan Darul Hasyim Fath angkat bicara dengan persoalan rekrutmen Komesioner KI, bahwa wajar jika ada yang menyengketakan rekrutmen Komisi Informasi (KI) Sumenep ke KI Jatim.

Memang dari awal dirinya menilai ada ketidakberesan dalam rekrutmen calon Komisioner KI. Sehingga pada saat dilakukan fit and proper test di Komisi I DPRD Sumenep, fraksi PDI Perjuangan memilih abstain.

“Sejak awal kami dari Fraksi PDIP absen dalam hal itu, karena kami lihat proses itu lebih mengedepankan supremasi politik dan lupa pada rule of game (aturan main, red),” ujarnya, Jumat (27/4/2018).

Menurut Darul, akhir tahun 2017 lalu Komisi I DPRD Sumenep telah melakukan fit and proper test pada 12 komisioner KI yang telah dinyatakan lulus seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel) bentukan Dinas Komoniskasi dan Informasi (Diakominfo).

Hanya dalam saja hasil tersebut disoal, karena Komisi I dalam laporannya tidak menyertakan nilai terhadap lima Komisioner KI yang terpilih.

“Sudah jelas dalam Perki nomor 4 tahun 2016 tentang fit and proper test. Akibatnya hingga saat ini nasib kelima komisioner KI terpilih tidak jelas. Saya sebagai kader PDIP merasa empati, baik pada komisioner yang terpilih maupun yang tidak terpilih,” ucapnya.

Politisi yang duduk dikursi Komisi I DPRD ini, menilai wajar Pimpinan DPRD tidak mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil Fit and Proper Test sebagaimana yang telah diselesaikan oleh Komisi I DPRD Sumenep.

“Molornya ini sudah domain kelembagaan bukan lagi perseorangan. Mungkin Pimpinan DPRD menanyakan tugasnya demi menjaga norma etik, dan koresponden kelembagaan. Seperti meminimalisir adanya gugatan atau karena ada kegagalan meyakinkan politisi lain,” tandas Anggota DPRD Sumenep dua periode ini.

Reporter : Asm

Spread the love

About tmadm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Ops Yutisi dan Himbau Prokes 5 M Cegah Kluster Covid Varian Baru

SUMENEP, (TransMadura.com) – Babinsa Koramil 0827/12 Dasuk dan Polsek bersinergi melaksanakan kegiatan ...