PAMEKASAN, (TransMadura.com) – Pemerintahan Achmad Syafii-Khalil Asy’ari berakhir sejak Sabtu, 21 April 2018 lalu. Hasil capaian kinerja dirangkum dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan (AMJ). Rabu (25/04/2018)
LKPJ lima tahunan itu dibedah oleh DPRD Pamekasan. Hasilnya, muncul sejumlah rekomendasi perbaikan kinerja kepada pemerintah. Salah satunya, pemerataan pendidikan dan memaksimalkan pengelolaan pariwisata.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris mengatakan, dewan berkewajiban mengkaji LKPJ AMJ bupati. Setelah itu pihaknya membuat rekomendasi untuk perbaikan kinerja eksekutif untuk selanjutnya.
“Ada beberapa poin penting yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Di antaranya, pemerataan pendidikan yang butuh digenjot. Dijelaskan, masih ada ketimpangan pengelolaan pendidikan antara pedesaan dengan perkotaan,” paparnya
Suli mengatakan, di wilayah perkotaan, ketersediaan tenaga pendidik terjamin. Tidak ada istilah kekurangan guru. Berbeda dengan sekolah yang ada di desa. Kekurangan tenaga pendidik tidak teratasi hingga saat ini.
Bahkan, ada temuan dewan, satu sekolah hanya memiliki dua guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN). Ironisnya, ASN itu cenderung malas dan jarang masuk. Selebihnya, diserahkan kepada guru honorer.
Kemudian, dalam ketersediaan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) juga terjadi ketimpangan. Sekolah pedesaan juga memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Akibatnya, KMB tidak berjalan optimal.
Dalam rekomendasi yang akan disampaikan secara resmi itu, jelas Suli Faris, pendidikan mendapat porsi besar.
”Pemerataan pendidikan wajib dilakukan. Jangan sampai ada ketimpangan,” pungkasnya.
Reporter : Imam Mahdi
Editor : Red