PAMEKASAN, (TransMadura.com) – Kelanjutan pembangunan Terminal Kargo, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menjadi bahan perbincangan para wakil rakyat. Terutama internal Komisi I DPRD setempat. Pasalnya hingga saat ini, kelanjutan pembangunan belum jelas. Selasa (17 /04/2018)
Menurutnya, miliaran dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terkuras sia-sia. Sebab hingga saat ini, kelanjutan pembangunan terminal itu belum juga ada kejelasan. Kondisi tersebut cukup berdampak terhadap rakyat kecil.
“Di samping sudah menguras APBD, ditambah merugikan bagi masyarakat. Kami mengingatkan agar pemerintah tidak main-main dalam penyelesaian pembangunan terminal kargo ini. Jangan hanya kuras APBD,” keluhnya.
Salah dampaknya, lanjut politisi Partai Demokrat ini, masih bebasnya angkutan muat barang dengan kapasitas besar, seperti truk dan sejenisnya beroperasi di daerah perkotaan. Bahkan rusaknya fasilitas umum (fasum), seperti jalan di wilayah kota, akibat dilintasi kendaraan bermuatan barang sejenis truk.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pamekasan Ajib Abdullah mengaku pesimis terkait rampungnya pembangunan terminal tersebut. Menurutnya, apabila tidak terhambat dengan kegiatan lain, terminal kargo akan diresmikan tahun 2018 ini.
“Mudah-mudahan tidak melewati 2018. Kami uji cobakan dulu. Tapi itu kan asetnya daerah. Sehingga daerah berusaha untuk menguasai aset itu. Secara regulasi kalau sudah berbunyi terminal barang, iya menjadi kewenangan pusat,” katanya
Pihaknya menegaskan, Terminal Kargo masih belum sepenuhnya diambil oleh pusat. Sehingga pengelolaannya untuk saat ini masih menjadi kewenangannya. Ajib mengaku,
“Apabila sudah dilimpahkan ke pemerintah pusat maka status itu akan berubah menjadi terminal barang,” pungkasnya.
Reporter : Imam Mahdi
Editor : Red
