TransMadura Mediana Reng Madureh
SUMENEP, (Transmadur.com) –
Penggarap lahan tanah percaton milik eks penjaga asta tinggi di Desa Gung- Gung, Kecamatan Batuan, Sumenep, Madura, Jawa Timur, merasa kebingungan dengan lahan yang menjadi polemik antara ahli waris dengan Yayasan Penembahan Sumalo (YPS).
Hal itu diungkapkan Yartok salah satu penggarap tanah tersebut, bahwa mengaku kebingungan terkait tanah yang keduanya sama ngotot sama punya hak dengan bukti – bukti kongkrit yang dimiliki.
“Saya selaku penggarap merasa kebingungan, utamanya terkait pembayaran sewa lahan. Kami harus membayar kepada siapa,” keluhnya.
Sejak terjadinya polemik antara kedua belah pihak, pria yang sudah puluhan tahun sebagai penggarap itu merasa terusik. Sebab, khawatir polemik itu berdampak pada dirinya yang sampai diproses kemeja hijau.
Sebelum ada polemik, lanjut Yarto sewa lahan diberikan kepada pihak YPS. Sewa itu diberikan setiap akhir panin raya. “Tanah yang dikelola saya hanya sekitar 1 hektar, kalau uang sewa biasanya Rp1 juta lebih setiap akhir panen. Dalam setahun saya rata-rata dua kali bercocok tanam. Uang sewa diberikan kepada yayasan (YPS),” jelasnya.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta polemik tersebut segera diakhiri. Sehingga pengelola tidak kebingungan.
Perwakilan Kepala Desa Gung-gung, Hairudin dengan bijak mengatakan penggarap tidak usah ikut campur persoalan tersebut. Oleh sebab itu, pihak desa memutuskan agar penggarap lahan tetap bercocok tanam sebagaimana biasanya.
“Penggarap silahkan garap lahannya masing-masing. Kalau nanti pas panen belum selesai (polemik antara ahli waris dan YPS) belum selesai, maka hasilnya ditaruh di desa dulu,” katanya.
Sebab, lanjut Hairudin apabila penggarap memberikan sewa lahan kepada salah satunya sebelum incrakh, dikhawatirkan akan menambah polemik baru. “Nanti akan tengkar lagi,” jelasnya.
Oleh sebab itu, pihaknya menginginkan agat polemik tersebut segera diselesaikan. Karena sangat berdampak kepada sektor perekonomian masyarakat Gung-gung selaku penggarap. “Yang terdampak masyarakat, keberatan dengan ini harua segera disesaikan,” tegasnya.
Untuk diketahui dengan polemik ahli waris penjaga Asta Tinggi R Abd Syakur (alm) mengklaim tanah sebangak 12 obyek yang telah bersertifikat hak pakai sebanyak 165 itu bukan tanah percaton, melainkan tanah waris. Itu berdasarkan data yang dimiliki berupa leter C, peta desa, buku induk pajak bumi dan bangunan (PBB) serta surat pernyataan dari ahli waris, tidak satupun yang menerangkan tanah yang disertifikat sejak tahun 2009 itu tertulis tanah percaton atau tanah negara.
Sementara pihak YPS mengklaim penyertifikatan itu karena tanah dimaksud merupakan tanah percaton yang dikelola oleh penjaga asta. Namun, munculnya liter C sebagai langkah untuk mempermudah pembayaran pajak setiap tahun. Sedangkan penyertifikatan sebagai bentuk penyelamatan aset asta agar tidak dijual oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Untuk mempertemukan kedua belah pihak, Aparatur Desa Gung-gung mencoba memediasi di Kantor Balai Desa. Namun, proses mediasi tidak membuahkan hasil lantaran kedua belah pihak sama-sama ngotot mempunyai hak untuk mengelola. (Asm)
