SUMENEP, (Transmadura.com) —
Sejumlah Aktifis Gerekan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur) mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep untuk melakukan audensi terkait dengan dugaan Pungutan Liar (Pungli) Prona tahun 2017 di Desa Rombiye Timur, Kecamatan Ganding, Sumenep, Madura, Jawa Timur, senin 23/10/2017.
Aktifis melakukan audensi program prona tahun 2017 itu, diduga ada pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Aparatur Desa Rombiye Timur sebesar 400 ribu perpetak tanah.
“Saya lakukan audensi ke BPN atas dugaan pungutan liar prona tahun 2017 itu, atas dasar keterangan masyarakat Desa Rombiye Timur,” kata ketua aktifis Gempur Syauqi senin 23/10/2017.
Dari hasil audensi kata Syauqi, pihak BPN menyampaikan untuk Desa Rombiye Timur itu, hanya mengajukan program penyertifikatan prona tahun 2017.
“Persoalan Pungutan biaya penyertifikatan tanah pada masyarakat tidak tau, karena BPN tidak pernah memungut biaya,” kata Syaiful pihak BPN.
Menurut Syauqi, hasil keterangan BPN, kalau memang ada pungutan prona, pihak BPN suruh supaya di laporkan kepada aparat saja, tutur pihak BPN. “Pungutan itu sudah bukan wewenang pihak kami BPN,” jelas Syauqi.
Tugas BPN hanya melakukan penyuluhan dan juga pengurusan terkait program prona tersebut, kalau terkait pungutan BPN mengaku tidak tau.
“Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan aktifis atas kerjasamanya dalam mengawal kegiatan ini” tutur bapak syaiful pihak BPN.
Aktifis muda itu menegaskan, persoalan ini kami akan laporkan kepada pihak yang berwajib saja. “Hanya saja kami merasa kecewa, karena pihak BPN tidak mendatangkan pihak desa, padahal kami sudah minta didatangkan sesuai dengan permintaan didalam surat ajuan audensi beberapa hari lalau,” ungkapnya.
Ia mejelaskan, pungutan biaya prona di Desa Rombiye Timur itu kalau hanya biaya administrasi sangat tidak logis, ketika sampai mencapai nominal 400ribu, apalagi menurut masyarakat program penyertifikatan menurut warga setempat, belum ada tindak lanjut. Padahal uang sudah masuk” tutur syauqi aktifis gempur
Padahal kata Sauqi, dari keterangan pihak BPN, untuk penerbitan sertifikat sudah diberikan oleh pihak BPN mas, yaitu pada saat kunjungan presiden kemarin” kata Syaiful BPN kepada sejumlah aktif.
“Akan tetapi sampai saat ini masyarakat rombiya timur belum juga menerima sertifikat,” tandas Syauqi. (Hasan/irwan)
