Transmadura.com, Sumenep —
Pengadaan Mobil Dinas ( Mobdin) Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, jadi sorotan tidak layak tentang dengan anggaran yang cukup fantastis mencapai 2 miliyar 11 juta yang sudah disetujui oleh DPR. Tapi berbeda dengan penilaian Formatif, bahwa untuk harga sebesar 2,1 miliyar layak seorang Bupati.
” Saya kira layak dengan anggaran Mobdin Bupati 2,1 miliyar, Bupati kan simbul dari daerah, untuk menunjang kenyamanan dan keamanannya itu harus dipertimbangkan untuk menunjang kinerjanya,” kata Moh.Fadal Ketua Forum Masyarakat Inspiratif ( Formatif) Sumenep. Sabtu 5/08/2017.
Menurutnya, Kita jangan melihat nilai nominalnya, kalau dirujuk pada peraturam Kementrian Dalam Negri ( Kemendagri) nomor 7 tahun 2006, dan mengacu pada standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah tentang kendaraan dinas Bupati atau Walikota, Unit Sedan dengan kapasitas CC 2500 dan unit Jeep CC 3200, untuk menunjang kinerja bupati kedepannya itu sangat layak.
“Itu kan untuk menunjang kenyamana dan keamanan seorang bupati. Apa ada harga mobil kapasitas CC 2500 dan unit Jeep CC 3200 dibawah itu,” ungkapnya.
Fadal melanjutkan, pengadaan mobdin itu tujuan untuk memperlancar kinerka bupati. Apalagi kedepannya sumenep akan menghadapi Visit Year 2018, event -event Festival Keraton Nusantara, MTQ RRI Nasional, dan nantinya banyak tamu kehormatan yang akan hadir disitu, dan tentunya di perlukan.
“Kalau tidak dipersiapkan sekarang kapan lagi, itupun jadi aset pemkab tidak munguap kan,” Jelasnya.
Anggota komisi I Djoni Tunaidi menjelaskan, mobdin bupati dianggap sangat mendesak. Sebab, bupati hanya memiliki satu mondin, yang Pajero dianggap tidak layak, karena sering kecelakaan. “Itu sudah dianggap cukup mendesak, makanya kami setujui usulan kabag Umum. Sekarang sudah ada di Gubernur, ” tuturnya.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, itu dilakukan untuk memperlancar tugas bupati. Sementara mobdin yang akan dibeli memiliki cc 3200. “Ya, uang segitu untuk kepentingan tugas bupati ke bawah. Agar tidak tersendat, ”jelasnya.
Sementara, Kabag Umum Setkab Sumenep Chainur Rasyid enggan memberikam tanggapan terkait masalah ini. “Ya, tunggu saju. Rekomendasi belum turun, ” katanya berulang-ulang. (Asm/hy)
