Home / HUKUM / BPH Migas Pusat Berjanji Nindaklanjuti Laporan Warga Masalembu, Tentang APMS 2

BPH Migas Pusat Berjanji Nindaklanjuti Laporan Warga Masalembu, Tentang APMS 2

Transmadura.com, Sumenep —
Terkait dengan laporan Warga Kepulauan Masalembu, tentang AMPS 2 yang terletak di Desa Sokarami, Kecamatan Masalembu, Sumenep, Madura, Jawa Timur, diduga telah menyalahgunakan penyaluran BBM bagi penyalur. Laporan yang dilayangkan ke Kementrian dapat tanggapan.

Komite Badan pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Pusat Martin S. Ritonga berjanji akan menindaklanjuti laporan yang telah diterima. Namun, sebelumnya BPH Migas terlebih dahulu akan melakukan kajian atas laporan yang telah diterima itu.

Namun, saat ini pihaknya belum bisa menindaklanjuti laporan itu karena masih ada di Papua. ”Saya masih di Papua, jadi belum bisa menghubungi anggota yang harus turun. Mungkin besok baru pulang, mungkin Senin baru saya bisa hubungi anggota. Yang penting laporan ada dulu dan ditelaah, namun kemungkinan besar ada tindaklanjut,” katanya saat
dihubungi melalui sambungan teleponnya oleh awak media.

Namun begitu, setelah dikaji akan merekomendasikan persoalan ini kepada bidang yang berkompeten. Sehingga persoalan ini bisa diselesaikan sesuai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana diberitakan, APMS 02 yang dibangun di Desa Masalima, Kecamatan/Pulau Masalembu, diduga telah menyalahgunakan penyaluran BBM bagi penyalur. Karena melakukan pendistribusiaan BBM tanpa menggunakan dispenser.

Persoalan ini telah dilaporkan ke Polres Sumenep, Kemendagri RI dan BPH Migas.
Menanggapi hal itu, Martin S.Ritonga belum bisa memberikan kesimpulan karena belum melakukan peninjauan langsung ke lokasi. ”Soal itu saya tidak mengetahui persis bagaimana dibawah,” jelasnya.

IMG-20170518-WA0021
Dengan demikian, Martin menegaskan pendistribusian BBM oleh APMS ke penyalur wajib menggunakan dispenser. ”Sesuai aturan BBM setelah dari kapal harus dimasukan ke dalam APMS. APMS menyalurkan sesuai dengan perintah penugasannya, jadi untuk rakyat. Apalagi saat mendapatkan izin, APMS telah berjanji akan menaati aturan,” tuturnya.

Menurutnya, apabila nantinya BPH Migas menemukan pelanggaran, BPH Migas akan menyerahkan kepada Pertamina untuk diproses, termasuk pemberian sanksi bagi APMS nakal. ”Kalau sanksi dibidang adminitrasi, nanti ada pencabutan izin, itu sanksi paling tinggi, terkadang ada surat teguran ada pula pengurangan kuota, macam-macam lah sanksinya,” ungkapnya.

Namun, kata Martin apabila dalam kajian yang dilakukan ditemukan adanya pelanggaran yang mengarah kepada tindak pidana, maka bisa diproses sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. ”Kalau ada pidananya maka akan dimasukkan ke UU migas,” terangnya.

Sebelumnya, Pemilik APMS 02 Kecamatan Masalembu, Hasama melalui Agus membantah jika telah mendistribusikan BBM tanpa menggunakan dispenser. Namun, begitu Agus juga mengakui jika penjualan BBM selama ini tidak hanya melalui dispenser melainkan menggunakan bejana yang telah mendapatkan tera dari Disperindag.

Sementara terkait harga, pihaknya tetap mematuhui sesuai ketentuan dari Pertamina. ”Kalau harga tetap mengacu kepada HET Pertamina, kalau solar Rp5150, premium Rp6550,” tegasnya. (Asm/hy)

Spread the love

About tmadm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Disinyalir DD Tak Sesuai Spesifikasi, Warga Desa Banbaru Minta Draf APBdes

SUMENEP, (TransMadura.com) – Warga Banbaru, pulau Giliraja, Kecamatan Giligenting, Sumenep, Madura, Jawa ...