Ngaku Staf Ahli Kemendesa, Beri Materi Kepada Calon Pendamping Ala LPD

Transmadura.com, Sumenep – Pemateri dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terlihat salah tingkah saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media terkait perannya dalam diklat kilat yang diselenggarakan Lembaga Penegak Demokrasi (LPD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin (19/9/2016).

Pasalnya, kegiatan yang diklaim mendapat rekomendasi langsung dari kemendes RI tersebut, ternyata pemateri saat diwawancarai usai menjadi narasumber mengelak jika kehadirannya disebut sebagai perwakilan dari Kemendes RI.

“Saya memang sebagai staf ahli Kemendes RI, namun, kali ini diundang secara pribadi sebagai pembina LPD,” kata Hartadji ditemui usai diklat kilat tenaga ahli dan pendamping desa, Senin (19/9/2016).

Bahkan, pihaknya dengan tegas menyampaikan bahwa setiap peserta yang ingin lulus sebagai pendamping desa harus menjadi anggora LPD terlebih dahulu.

“Ada prosesnya, karena masih harus melalui pengajuan, dan LPD sudah ditunjuk sebagai mitra oleh Kemendes RI untuk perekrutan pendamping desa ini nantinya, cuman saat ini masih belum,” ucapnya.

Namun, pernyataan tersebut cukup bertolak belakang dengan Ketua DPW LPD Jawa Timur yang mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan pembekalan bagi anggota yang sudah terpilih menjadi pemdamping desa.

“Kami undang pemateri dari Kemendes RI untuk memberikan pembekalan dan pelatihan bagi peserta yang sudah terdaftar sekitar 300 dari seleksi 3 bulan lalu,” kata Ketua DPW LPD Jawa Timur, Moh Arifin.

Bahkan, disinggung mengenai informasi tidak adanya perekrutan pendamping desa kembali karena telah digelar oleh satuan Kerja (Satker) Kemendes RI beberapa bulan lalu. Pihaknya mengklaim, tidak ada hubungannya dengan Satker yang ditunjuk secara resmi oleh Kemendes RI untuk menggelar perekrutan pendamping Desa secara online itu.

“Kami tidak ada hubungannya dengan satker, kami mendapatkan rekomendasi langsung dari Kemendes RI,” sambungnya.

Sementara, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Sumenep, Ahmad Masuni selaku leading sektor Kemendes RI menegaskan belum ada informasi terkait perekrutan tenaga pendamping desa.

“Sampai sekarang belum ada informasi dari pusat terkait perekrutan pendamping desa kembali,” ucapnya ditemui diruang kerjannya.

Bahkan, pihaknya mengaku tidak tahu menahu terkait agenda diklat kilat yang digelar LPD denganh mengatasnamakan Kemendes RI itu. “Kami pun tidak mendapatkan pemberitahunan terkait agenda yang digelar hari ini,” akunya singkat. (As/yat)