SUMENEP, (TransMadura.com) – Anggaran dan bergulir PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) mandiri perdesaan yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan mulai dipertanyakan.
Pasalnya, program dana PNPM yang dikelola UPK sejak di non aktifkan pemerintah jejak tahun 2015 tidak jelas keberadaannya.
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas PMD Kabupaten Sumenep, Tabrani S.TP mengatakan, jika saat ini sedang gencarnya mengaudit dana PNPM Mandiri Pedesaan.
” Nanti akan ada tim audit yang akan turun tentang pengelolaan dana PNPM,” katanya.
Menurutnya, nantinya akan ada review dari inspektorat kabupaten untuk mengetahui aset PNPM Mandiri Pedesaan yang dikelola UPK. “Aset itu ada dimana sekarang nanti ada audit,” jelasnya.
Tabrani melanjutkan, hal itu untuk menyelamatkan aset negara yang selama ini tidak memiliki kepastian hukum. “Pengelolaan dana itu terus bergulir, Untuk itu kita berharap kepastian hukum tersebut, dapat meminimalkan kerugian di masyarakat,” tegasnya.
Namun, pihaknya mengaku telah beberapa kali bersuratan resmi ke pihak kecamatan guna meminta laporan aset-aset dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola UPK.
(Asm/Fero/Red)