SUMENEP, (Transmadura.com) – Internal Komisi IV DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur dikabarnya bergejolak. Pasalnya, sejumlah anggota dewan menginginkan adanya pergantian pimpinan komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial ini.
Bahkan, informasi yang berhasil dihimpun media ini, rencana pergantian pimpinan itu sudah lama dihembuskan, namun kali ini yang cukup santer.
Informasinya, rencana reposisi itu sudah diusulkan ke meja pimpinan DPRD setelah ditandatangani beberapa anggota komisi.
Sumber di internal komisi IV menyebutkan, jika rencana pergantian itu sudah ditandatangi oleh 7 legislator dari jumlah 12 anggota dewan.
Dengan begitu, ada 5 anggota dewan yang tidak ikut tanda tangan. Sementara alasan pergantian karena sudah berjalan 2,5 tahun sesuai dengan tata tertib (tatib).
Nama yang diajukan adalah Abu Hasan sebagai Ketua, yang sebelumnya sebagai Sekretaris Husna, wakil Ketua dan Akhmad Jazuli sebagai Sekretaris.
Ketiganya berasal dari Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi Demokrat. Sementara Ketua komisi dijabat oleh Rozah Ardi Kautsar dari Fraksi NHS.
“Ya, proses pergantian ini sudah cukup serius dan sudah ditandatangani oleh anggota sudah diajukan ke pimpinan,” kata sumber media ini di internal komisi IV.
Dia menyebutkan, rencana pergantian itu karena sudah sesuai dengan tatib dan juga ketua dinilai tidak aktif. “Ini hanya keinginan sejumlah anggota, saya tidak tahu nanti seperti apa hasilnya. Kan harus dibacakan paripurna,” ungkapnya.
Sementara Ketua Fraksi NHS Akis Jazuli enggan memberikan komentar dan merespon terkait masalah ini saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Sementara itu, Sekretaris DPC PKB Dul Siam menampik ada rencana pergantian pimpinan komisi IV ini. Pihaknya mengklaim hanya sebatas riak-riak saja. “Biasa, itu kan hanya sebatas riak-riak saja, dinamika kok. Gak ada (Pergantian, Red),” katanya melalui sambungan telepon.
Menurutnya, koalisi yang dulu terbangun masih tetap solid. Dan, dia memastikan ada reposisi pimpinan komisi. “Lagian kan tidak mudah, riak riak itu biasa. Pergantian itu kan tetap harus melalui dan dibacakan di Paripurna,” ungkapnya.
Ketua Fraksi PAN Gunaifi Syarif Arradhy juga belum bisa dikonfirmasi terkait masalah. Saat media ini menghubungi melalui telepon namun tidak ada respon, meski nada sambung pribadinya terdengar aktif.
(Red)
