TransMadura.com, Sumenep —
Sosialisasi anggaran Dana Desa ( DD) TP4D ( Tim Pengawal Pengaman Penyelenggaraan Program Pemerintah Daerah ) yang diselenggarakan Kejaksaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep , Dipendopo Agung Sumenep, 24/08/2017.
Acara yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Plt Sekda, Dandim 0827, camat dan Kades se Kabupaten Sumenep diselenggarakan kejaksaan secara serentak jam yang sama diseluruh indonesia dilatar belakangi dengan adanya beberapa pendapat dari beberapa kalangan.
“Ini adalah modus baru ajang persekongkolan antara pengguna anggaran dengan instansi kejaksaan adalah TP4D,” kata Kajari baru Sumenep Bambang Panca Wahyudi Hariadi dalam sambutannya.
Tim Pengawal Pengaman Penyelenggaraan Program Pemerintah Daerah (TP4D) dibentuk lembaga yang sangat muliya untuk mengwasi proses pembangunan anggaran dana desa. “Dalam tiga tahun ini memang ada pihak – pihak tertentu yang berusaha untuk menggagalkan yang diprogamkan Presiden,” ungkapnya.
Menurutnya, ada beberapa pihak yang tidak menginginkan itu untuk melemahkan dan memfitnah. “Perintah pimpinan supaya memberikan pemahaman didaerah. Apa TP4D, kejaksaan diberi kewanangan berusaha mencegah supaya tidak ada penyimpangan pengguna anggaran pembangunan didaerah maupun dipusat khususnya Dana Desa,” jelasnya.
Ia menjelaskan, untuk Pengawalan pengamanan ada mekanismenya, apabila suatu kegiatan tidak dimintakan pengawalan dan terjadi penyimpangan ini sulit bagi kejaksaan untuk meluruskan.
“Sulit untuk meluruskan, apabila tidak dimintakan pengawalan dan kalau terjadi penyimpangan,” tukasnya.
Bupati Sumenep A.Busyro Karim menyampaiakan, tidak enak kedengarannya dengan penyampaian Menteri, ada tiga daerah yang potensial terjadi penyelewangan dana desa, tiga daerah itu adalah beberapa kabupaten di Sumatra Utara, Madura dan Papua.
“Kok merasa gak enak, masak madura disamakan dengan Papua, ini masalah pengelolaan secara administrasi. Kedengaranya gak enak sekali,” paparnya.
Busyro Karim menyesalkan, padahal sosialisasi seperti ini, bukan satukali, bahkan sudah berulang kali. ” Sosialisasi bukan hanya satu kali, mulai dari tahun 2015 sampai sekarang ini berulang kali disampaikan,” kekuhnya.
Ia berharap dengan adanya sosialisasi ini, harus berbenah apa yang harus dibenahi, apa yang harus diperbaiki dan yang harus disempurnakan.
“Saya berharap untuk diiwilayah kecamatan harus berkerjasama dengan TP4D ini, biar kepala desa enak kerjanya ada yang ngawal dan mengingatkan,” tandasnya. ( Asm/ irwan)
