SUMENEP, (TransMadura.com) – Kosongnya beberapa jabatan strategis Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, sangat berpengaruh pada aktivitas pelayanan publik yang baik.
Pemerintah daerah diminta segera melakukan pengisian jabatan Definitif yang pada saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Hal itu disampaikan Zainurrozi, Direktur LBH Taretan Legal Justitia, bahwa Bupati Sumenep harus segera mengambil langkah tegas agar roda
pemerintahan dapat berjalan mandiri dan efektif, efisien.
“Iya, Bupati Sumenep harus segera mengambil langkah tegas untuk mengisi OPD yang masih di jabat PLT menjadi Definitif,” uangkapnya.
Menurut Rozi panggilan akrabnya, jika hal tersebut tetap dibiarkan berlarut-larut, akan menjadi cintra negatif bagi pemerintah sumenep yang dipimpin oleh Achmad Fauzi Wongsojudo.
“Jabatan strategis itu tidak boleh terlalu lama di isi oleh Pelaksana Tugas (plt), karena dampaknya akan sangat berpengaruh pada kebijakan, dan bila itu tetap dibiarkan, secara tidak langsung menunjukkan ketidak mampuan Bupati dalam memimpin birokrasi,” tuturnya.
Ia meminta agar jabatan yang kosong tersebut untuk segera di isi oleh jabatan yang pasti atau mutlak, dan tidak bersifat sementara demi kepastian hukum.
“Apakah di lingkungan pemerintah kabupaten sumenep kekurangan SDM? Hingga sampai saat ini banyak yang masih dijabat PLT? Atau Bupati Sumenep sudah krisis kepercayaan pada jajaran di bawahnya?, “tutupnya tegas.
Sementara beberapa OPD yang masih kosong, yakni Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP-P), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Inspektorat, Bapenda dan 12 Camat.
(Asm/red)
