banner 728x90

Ketua DPRD Sumenep Sebut 7 Fraksi Tandatangan Permintaan Penolakan RUU HIP, Fraksi PDIP Membantah


SUMENEP, (TransMadura.com) –
Pimpinan DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, KH. Hamid Ali Munir dapat kecamam keras dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan, H. Zeinal Arifin. Pasalnya, Pimpinan DPRD dinilai menyandera Ketua Fraksi PDI Perjuangan, sebab tidak dilibatkan dalam dialog dengan para FPI.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Zeinal Arifin mengatakan, semua anggota Fraksi tidak menandatangani surat permintaan FPI dalam penolakan RUU HIP. “Itu hanya sebagai bentuk daftar hadir,” ngakunya.

banner 728x90

Bahkan, jelas Zeinal, pada saat melakukan Audiensi dengan para FPI pada waktu lalu, Fraksi PDI Perjuangan tidak di undang oleh pimpinan DPR. “Setidaknya Fraksi kami PDI perjuangan semua anggota fraksi itu dipanggil untuk menemui beliau beliau,” ungkapnya.

Sehingga, Ketua Fraksi ini, merasa kecewa dengan ketua DPRD. “Tidak hanya sebatas dirinya sendiri yang bisa bertemu dengan beliau beliau, mestinya saya selaku ketua Fraksi PDI Perjuangan berhak bertemu dengan mereka,” keluhnya.

Baca Juga :   Akis Jazuli Resmi Pimpin DPD NasDem Sumenep Komitmen Jadikan Partai Besar

Zeinal menegaskan, tidak pernah menandatangani surat permintaan FPI, dengan alasan yang sudah tertulis dengan beberapa poin. “Saya kecewa dengan apa yang disampaikan Pimpinan DPRD di depan para aksi tadi, bahwa semua fraksi sudah menyetujui dan menandatangani,” tegasnya.

Harusnya, jelas Zeinal, sebagai ketua fraksi diberi kesempatan untuk berdialog dengan massa FPI ini. “Jadi tidak hanya di haendel oleh ketua DPRD, karena tandatangan saya bersyarat, ini kayaknya kami disandera ketua DPRD, tidak tau muasalnya tiba tiba menyodorkan surat kepada ketua fraksi untuk minta tandatangan, mereka beranggapan hanya sekedar daftar hadir,” ungkapnya.

Sebelumnya, ratusan yang tergabung Organisasi FPI (Fron Pembela Islam) melakukan aksi unjuk rasa damai di depan DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Jum’at, (10/7/2020).

Baca Juga :   DPRD Sumenep Gelar Sidang Nota Penjelasan Bupati Tentang Raperda RPJMD Tahun 2025 2029

Dalam aksi tersebut sikap FPI melakukan penolakan terhadap Rancangan Undang – Undang Haluan Idiologi Pancasila (RUU-HIP).

Kedatangan para aksi itu, langsung disambut Ketua DPRD Sumenep, KH. Hamid Ali Munir, yang didampingi sebagian Fraksi.

Ketua DPRD Sumenep, KH. Hamid Ali Munir menyampaikan ditengah tengah para aksi massa FPI, bahwa, penyataan sikap penolakan terhadap RUU HIP (Haluan idiologi Pancasila) sudah diterimah dan ditandatangani oleh semua fraksi.

“Alhamdulillah, permitaan dari semua itu, semua fraksi yang ada di DPR sudah menandatangani, yang menjadi sama dengan harapan harapan yang ada di DPRD,” katanya.

Selain itu, Hamid berharap bisa menciptakan situasi di Sumenep, khususnya madura untuk menciptakan kondusif aman dan tentram. keamanan menjadi peran utama. “Kami berharap kedatangannya bisa menciptakan kondusif dan aman,” ujarnya.

(Red)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *